SAMARINDA, 9 Mei 2026 – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM KT) mengumumkan rencana pelaksanaan Aksi Besar Lanjutan atau Demo Akbar Jilid ke-3 yang dijadwalkan digelar pada Kamis, 21 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah rapat konsolidasi bersama seluruh unsur masyarakat Kalimantan Timur yang diselenggarakan Jumat, 8 Mei 2026 di Hotel Mesra, dan telah disepakati bersama sebagai langkah nyata menyuarakan aspirasi serta kekhawatiran terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan di wilayah ini.
Aksi ini diikuti oleh berbagai kelompok dan golongan, mulai dari persekutuan warga, lembaga adat, serikat pekerja, kalangan mahasiswa, pengemudi jasa angkutan daring, lembaga kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat lain yang peduli akan nasib Kalimantan Timur. Diperkirakan sebanyak 4.000 orang akan turun menyuarakan pendapatnya dalam aksi ini.
Kegiatan akan dimulai pukul 10.00 Wita dan berlangsung hingga tuntas. Titik pengumpulan dan jalur aksi telah ditentukan, yakni bermula di lingkungan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selama satu jam, kemudian dilanjutkan menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan akan bertahan di lokasi tersebut hingga tuntutan utama terpenuhi.
Ada tiga tuntutan pokok yang disampaikan oleh aliansi ini. Pertama, meminta pemberhentian dan pengunduran diri Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud. Kedua, mengajak seluruh pihak untuk memerangi bahaya tersembunyi akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dinilai semakin meluas dan merusak tata kelola pemerintahan serta merugikan kepentingan rakyat. Ketiga, menuntut pemeriksaan mendalam dan menyeluruh terhadap segala bentuk penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian dan harapan besar dari masyarakat yang disampaikan melalui aksi ini. Aliansi menegaskan perlunya upaya menyelamatkan Kalimantan Timur dari dampak buruk tata kelola yang dinilai tidak jujur serta pengaruh kelompok kekuasaan yang dianggap menguasai berbagai bidang, mulai dari lembaga keuangan daerah, organisasi usaha, tim pendukung gubernur, lingkungan pendidikan, hingga lembaga keolahragaan.
Masyarakat juga mendesak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar melaksanakan tugas pengawasan secara ketat, utamanya terkait pengelolaan keuangan dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah, serta menuntut pelaksanaan hak penyelidikan guna memastikan segala kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan bebas dari campur tangan kekuasaan tertentu.
Aliansi juga meminta lembaga penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat, seperti Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tegas terhadap dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
Selain itu, harapan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri agar segera mengambil sikap serta kebijakan yang tepat demi memulihkan suasana yang kondusif dan menjamin keadilan di Kalimantan Timur. Aliansi juga mengajak seluruh warga di berbagai kabupaten dan kota di wilayah ini untuk bersatu dan berani menyuarakan pendapat serta menentang kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Diam adalah kelemahan, bergerak adalah perlawanan. Saatnya rakyat bersatu demi mewujudkan keadilan, keterbukaan, dan masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan Timur,” demikian bunyi pesan semangat yang disampaikan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur.(Nas).