Dana Desa Dipertanyakan, Pemdes Tebanah Bungkam: Warga Datang, Tak Satu pun Menemui
 |
| _gambar ini di ambil dari potongan video ketika warga mendatangi kantor desa_ |
Presnews.my.id|Sampang – Sejumlah warga Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, mendatangi Kantor Desa Tebanah untuk meminta penjelasan terbuka mengenai realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Namun, audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan justru tidak mendapatkan respons dari Pemerintah Desa Tebanah. Senin 24-8-2026.
Warga mengaku telah melayangkan surat resmi untuk meminta audiensi dengan kepala desa dan perangkat desa pada pukul 09.30 WIB. Namun hingga kedatangan mereka, tidak ada satu pun pihak Pemerintah Desa Tebanah yang menemui warga untuk memberikan penjelasan.
“Kedatangan kami bertujuan baik untuk menanyakan realisasi dana. Sebelumnya kami sudah melayangkan surat resmi untuk melakukan audiensi dengan kepala desa dan perangkat pada pukul 09.30 WIB. Namun sampai saat ini tidak ada satu pun yang menemui kami tanpa alasan yang jelas,” ujar salah satu perwakilan warga.
Menurutnya, kedatangan masyarakat bukan untuk mencari persoalan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa.
Warga ingin mengetahui secara terang program dan kegiatan apa saja yang telah direalisasikan, termasuk kesesuaian antara rencana anggaran biaya (RAB) dengan kondisi pembangunan di lapangan.
“Kami datang untuk menanyakan anggaran tahun 2026, realisasinya seperti apa. Karena dalam RAB sudah jelas dan tercantum, tetapi sampai saat ini ada bentuk fisik yang menurut kami belum terlihat,” katanya.
Sikap Pemerintah Desa Tebanah yang tidak menemui warga pun dinilai berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga menilai, keterbukaan semestinya menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran desa, terlebih Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan sikap Pemdes Tebanah yang tidak mau menemui kami, tentu muncul pemikiran negatif di masyarakat. Kami berharap pemerintah desa tidak menghindar dan memberikan penjelasan secara terbuka,” tegasnya.
Ia meminta kepala desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa Tebanah segera membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Kami berharap kepala desa atau Pj dan perangkat desa segera menemui kami sebagai masyarakat bawah. Kami tidak ingin mencari konflik. Kami hanya ingin desa Tebanah maju seperti desa-desa lainnya dan pengelolaan anggarannya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Warga menegaskan, audiensi tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial agar pengelolaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya pembangunan fisik. Lebih jauh, yang dipertanyakan adalah sejauh mana pemerintah desa bersedia membuka informasi penggunaan uang publik kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahuinya.
Kini, warga menunggu penjelasan resmi Pemerintah Desa Tebanah terkait realisasi Dana Desa 2026, termasuk program yang telah dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan perencanaan dan RAB. Transparansi menjadi kunci agar pertanyaan masyarakat tidak berkembang menjadi prasangka dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa tetap terjaga.
Editor : Wir