Presnews.my.id|Sampang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipromosikan sebagai program penyelamat generasi bangsa justru berubah menjadi etalase kebobrokan tata kelola negara di tingkat daerah. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, MBG tak lagi mencerminkan keberpihakan negara kepada anak-anak, melainkan menyerupai proyek murahan beraroma penjarahan anggaran publik yang dilakukan secara terang-terangan. Senin 12-1-2026.
Alih-alih menjadi instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai stunting, kemiskinan gizi, dan ketimpangan ekonomi, pelaksanaan MBG di Sampang justru menelanjangi wajah asli pengelolanya: amburadul, serampangan, dan diduga kuat hanya mengejar keuntungan pribadi atau kelompok. Program nasional yang seharusnya sakral ini di Sampang terkesan diperkosa oleh praktik-praktik oportunistik.
Sejak awal berjalan, berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur MBG di Sampang terus menuai sorotan. Distribusi kacau, menu asal-asalan, hingga dugaan penghilangan hak gizi anak sekolah menjadi pola berulang yang tak kunjung ditindak. Negara hadir lewat anggaran, tetapi menghilang dalam pengawasan.
Puncak ironi itu terlihat jelas di SDN Polagan 1, Kecamatan Sampang. Sekolah ini kembali menjadi contoh telanjang bagaimana MBG dijalankan tanpa rasa malu. Berdasarkan pantauan dan dokumentasi yang beredar luas di media sosial, pada 24 Desember 2025, menu MBG yang dikirim oleh SPPG Polagan untuk akumulasi empat hari hanya berisi telur, susu kotak kecil, roti, dan buah naga. Menu yang bahkan tak layak disebut sebagai pemenuhan gizi, apalagi untuk anak usia sekolah.
Ini bukan sekadar kekurangan. Ini adalah pengabaian brutal terhadap standar negara.
Padahal, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 yang ditegaskan melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 secara gamblang mengatur komposisi gizi seimbang—protein hewani, nabati, karbohidrat, sayur, dan buah. Namun di Sampang, regulasi itu tampaknya hanya jadi pajangan, diinjak-injak tanpa konsekuensi.
Lebih memalukan lagi, kasus ini bukan insiden pertama. SDN Polagan 1 sebelumnya sudah viral dengan menu “ala kresek” pada tahun 2025, bahkan sempat tidak menerima MBG sama sekali selama beberapa waktu. Artinya, ada pola pembiaran sistematis, bukan sekadar kelalaian teknis.
Pertanyaannya kini menjadi sangat serius dan politis:
Siapa yang bermain di balik dapur MBG Sampang?
Siapa yang membiarkan pelanggaran ini terus berulang?
Ke mana uang negara sebenarnya mengalir?
Upaya konfirmasi justru memperkuat kecurigaan publik. Korwil SPPG Kabupaten Sampang, Ratna, memilih bungkam total saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Tak ada klarifikasi, tak ada pembelaan, tak ada tanggung jawab. Lebih ironis lagi, keberadaan Kantor Satgas MBG Kabupaten Sampang pun tak jelas secara fisik maupun fungsi, seolah pengawasan hanya mitos administratif.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka MBG di Sampang bukan lagi kegagalan biasa, melainkan skandal kebijakan nasional yang dirusak dari dalam. Anak-anak sekolah diperlakukan seperti objek sisa anggaran, sementara pengelola menikmati ruang gelap tanpa pengawasan.
Ini bukan sekadar soal menu telur dan roti. Ini adalah pengkhianatan terhadap mandat Presiden, penghinaan terhadap hak gizi anak, dan tamparan keras bagi negara hukum. Jika pemerintah pusat masih diam, maka publik berhak bertanya: apakah MBG di Sampang dilindungi, atau sengaja dibiarkan busuk?.
Penulis: Tim
Editor :Wir