Presnews.my.id|Sampang – Pembagian paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Karangdalam 1 menuai protes wali murid, paket yang dibagikan pada Senin (23/02) disebut sebagai jatah konsumsi tiga hari dengan nilai anggaran Rp24.000.
Isi paket tersebut terdiri dari satu susu kotak kecil, lima butir telur puyuh, satu roti topping kacang, satu buah naga, dan satu apel, wali murid menilai komposisi itu tidak sebanding dengan angka Rp24.000.
Berdasarkan estimasi harga grosir bahan pangan di Jawa Timur, nilai riil paket serupa diperkirakan hanya berada di kisaran Rp11.000 hingga Rp14.000. Selisih antara estimasi nilai barang dan angka anggaran dinilai terlalu besar untuk diabaikan.
“Kalau anggarannya Rp24 ribu untuk tiga hari, rincian belanjanya harus dibuka, ini uang untuk anak sekolah,” ujar salah satu wali murid.
Dari informasi yang dihimpun penyalur untuk SDN karangdalam 1 dari wilayah desa aengsareh, sejumlah wali murid menilai kualitas dan porsi menu tidak mencerminkan nilai program yang diklaim, mereka mendesak transparansi harga satuan, volume pembelian, serta mekanisme distribusi.
Satgas tingkat Kabupaten Sampang turut dikritik, belum ada klarifikasi resmi maupun langkah evaluasi terbuka, wali murid mempertanyakan fungsi pengawasan Satgas, jika perbedaan mencolok antara nilai anggaran dan isi paket tidak segera ditindaklanjuti.
Sejumlah orang tua menyatakan siap melaporkan persoalan ini kepada Aparat Penegak Hukum apabila tidak ada penjelasan terbuka dalam waktu dekat, mereka meminta audit terhadap penggunaan anggaran MBG di tingkat sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih kesulitan memperoleh kontak penyalur MBG wilayah Aengsareh maupun Kepala SDN Karangdalam 1 untuk dimintai klarifikasi.
Tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan dasar perhitungan anggaran Rp24.000 untuk tiga hari tersebut.
Tanpa transparansi dan pengawasan yang jelas, polemik ini berpotensi meluas, program yang seharusnya menjamin asupan gizi siswa kini menghadapi tuntutan pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan realisasi di lapangan.(Red)