Presnews.my.id|SAMPANG – Nada peringatan keras dilontarkan Ketua LSM Barisan Independen Nusantara (BIN) DPD Jatim. Ia menegaskan, pihaknya tidak memusuhi gelaran konser, namun tidak akan tinggal diam jika kegiatan hiburan diduga berjalan tanpa kontribusi yang jelas bagi daerah.
Pernyataan tegas ini menguat seiring rencana BIN Jatim melayangkan surat laporan resmi ke Polres Sampang terkait dugaan ketidaktransparanan panitia konser 1 Irama Nusantara. Sorotan utama mengarah pada belum tampaknya penyetoran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Kami bukan anti konser. Mau digelar tiap bulan pun silakan, itu justru menggerakkan ekonomi. Tapi jangan sampai panggung gemerlap, sementara kewajiban ke daerah seperti hilang ditelan dentuman sound system. PAD harus jelas, pengelolaan wajib transparan,” tegas Arif, Ketua BIN DPD Jatim.
Menurutnya, setiap event berskala besar yang memungut uang dari masyarakat tidak boleh hanya mengejar euforia keramaian. Ada tanggung jawab fiskal yang melekat dan wajib dipenuhi serta dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
“Jangan sampai acara ramai, tiket laris, tapi daerah hanya jadi penonton. Prinsip kami tegas: hiburan silakan jalan, tapi hak daerah tidak boleh dipinggirkan,” ujarnya tajam.
Arif mendesak panitia 1 Irama Nusantara segera membuka data secara terang-benderang. Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, pihaknya siap memberikan dukungan penuh. Namun jika tidak, BIN Jatim memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, panitia konser 1 Irama Nusantara belum memberikan klarifikasi resmi atas polemik yang kian memanas.(Tim)