“Susu Anak Hilang dari Menu: Warga Tuntut Transparansi Program SPPG Yayasan Darun Najah”

“Susu Anak Hilang dari Menu: Warga Tuntut Transparansi Program SPPG Yayasan Darun Najah”

Rabu, 29 Oktober 2025, Oktober 29, 2025



Presnews.my.id|Sampang – Program Santunan Pangan Peserta Didik (SPPG) yang dijalankan di bawah naungan Yayasan Darun Najah Jrengik kini menjadi sorotan tajam masyarakat.


Pasalnya, menu makanan yang disajikan kepada para siswa dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.


Sesuai ketentuan, setiap siswa seharusnya menerima jatah makan senilai Rp15.000 per porsi, dengan rincian Rp2.000 untuk profit yayasan penyelenggara, Rp3.000 untuk tenaga kerja, dan Rp10.000 dialokasikan untuk menu makanan siswa.


Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian. Porsi makanan dinilai sangat minim dan kandungan gizinya rendah. Bahkan, susu—yang seharusnya menjadi tambahan nutrisi harian anak-anak—tidak lagi diberikan.


Ketua Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad, menilai kondisi ini sebagai bentuk pengurangan hak siswa terhadap gizi yang layak.


 “Kalau hak makanan siswa saja dikurangi, apa yang bisa kita harapkan? Anggaran sudah jelas Rp10 ribu untuk anak-anak, tapi fakta di lapangan tidak mencerminkan itu. Bahkan susu yang seharusnya rutin diberikan pun hilang. Ini harus segera diusut,” tegasnya, Rabu (29/10/2025).


Achmad menambahkan, jika benar ada pihak yang memanfaatkan program dengan mengurangi porsi makanan siswa, maka hal itu termasuk penyimpangan serius dalam pengelolaan dana publik, apalagi program ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.


Media ini telah berupaya menghubungi Camat Jrengik untuk meminta kontak Kepala Program SPPG Yayasan Darun Najah, namun camat mengaku tidak memiliki kontak tersebut dan justru memberikan nomor pihak Koramil. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak yayasan sebagai penyelenggara program.


Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Sebab, masalah ini menyangkut hak gizi anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.(Tim R) 

TerPopuler