"Penegakan Hukum Bukan Alat Kekuasaan, Aktivis Sampang Siap Kawal!"

"Penegakan Hukum Bukan Alat Kekuasaan, Aktivis Sampang Siap Kawal!"

Minggu, 20 Juli 2025, Juli 20, 2025




Presnews.my.id / Sampang – Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA) bersama Koalisi Aktivis Sampang (KOASA) menyatakan komitmen mendukung langkah Kejaksaan Negeri, Polres, dan Pengadilan Negeri Sampang dalam menegakkan hukum secara profesional dan tanpa intervensi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum santai bertajuk Orientasi Sampang ke Depan yang digelar di salah satu kafe di Kota Sampang, Jumat (18 Juli 2025), dihadiri puluhan aktivis dan insan media.


Forum diskusi yang dikemas dalam suasana ngopi santai itu membahas berbagai isu strategis, salah satunya seputar penegakan hukum di Kabupaten Sampang.


Sekretaris Jenderal LASBANDRA, Ach. Rifai, menegaskan pentingnya dukungan terhadap proses hukum agar berjalan sesuai aturan, bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun.


"Kami mencium adanya aroma intervensi dari oknum-oknum tertentu, baik yang berkaitan dengan kekuasaan maupun kepentingan lain, dalam berbagai kasus hukum seperti korupsi, tindak pidana umum hingga narkoba. Ke depan, kami akan mengawal ketat agar penegakan hukum tidak dijadikan alat kekuasaan oleh siapa pun," tegas Rifai.


Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara independen demi menjaga keadilan dan objektivitas. Menurutnya, jika proses hukum terintervensi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan hancur.


"Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak adalah fondasi utama negara hukum. Hanya dengan independensi, pelaku kejahatan bisa dihukum sesuai aturan dan hak asasi manusia tetap terlindungi," ujarnya.


Senada dengan Rifai, Koordinator KOASA, Moh. Hoiri, juga menyuarakan penolakan tegas terhadap segala bentuk intervensi hukum.


"Intervensi hukum—baik berupa tekanan politik, pengaruh ekonomi, maupun tekanan sosial—sangat merusak integritas dan keadilan proses hukum," ujarnya.


Hoiri menambahkan bahwa jika proses hukum tidak berjalan secara adil, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat secara luas. Selain itu, intervensi dapat mencoreng nama baik serta merusak reputasi lembaga penegak hukum.


"Oleh karena itu, penting bagi semua lembaga penegak hukum untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Kami di KOASA akan terus mengawal dan mendorong agar penegakan hukum di Sampang benar-benar berpihak pada keadilan," pungkasnya.(Tim RJS) 

TerPopuler