Presnews.my.id|Sampang – Dugaan pemangkasan Bantuan Pangan Nasional (Banpang) kembali mencuat dan memantik keprihatinan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada penyaluran Banpang di Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Sejumlah warga miskin penerima manfaat mengaku hanya menerima sebagian dari bantuan yang semestinya mereka terima pada penyaluran Minggu (28/12/2025).
Program Banpang merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat rentan. Dalam ketentuan yang berlaku, bantuan tersebut wajib disalurkan secara utuh, tanpa pengurangan, dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun. Namun, keterangan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Blu’uran justru mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan realitas di lapangan.
Beberapa warga menyebut jatah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Mereka mengaku tidak mendapatkan penjelasan resmi terkait alasan pengurangan bantuan tersebut.
Seorang warga penerima bantuan, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, mengungkapkan kegelisahannya.
“Yang kami terima tidak penuh. Kalau sesuai aturan, harusnya utuh. Kami hanya bisa diam karena takut bantuan ke depan dihentikan,” ujarnya.
Warga lain menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
“Bantuan ini untuk makan, bukan untuk dipotong. Kalau dikurangi, dampaknya langsung ke dapur kami,” tuturnya dengan nada lirih.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip penyaluran bantuan sosial sebagaimana diamanatkan Presiden, yakni tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menyangkut hak dasar warga miskin yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa setempat terkait dugaan pemangkasan Banpang tersebut. Tim media ini telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp kepada pihak terkait, namun hingga berita ini dimuat tidak ada jawaban maupun tanggapan yang diberikan.
Masyarakat berharap aparat pengawas internal pemerintah, pendamping sosial, serta aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara objektif dan terbuka agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Warga juga mendesak agar penyaluran bantuan pangan ke depan diawasi lebih ketat, sehingga bantuan negara benar-benar diterima secara utuh oleh mereka yang berhak, tanpa celah penyimpangan sedikit pun.