Presnews.my.id|Sampang – Dugaan penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sampang kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ormas Macan Asia Indonesia (MAI) terhadap oknum pendamping PKH di Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, yang diduga menilep hak warga penerima manfaat.
Dugaan itu bermula dari keluhan dua warga setempat yang mengaku tidak pernah menerima dana bantuan, padahal nama mereka tercantum sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam data resmi Kementerian Sosial. Ironisnya, setelah mereka melakukan pengecekan langsung ke Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, hasilnya nihil dan tidak mendapat penjelasan yang memuaskan.
“Kami sudah datang langsung ke Dinsos, tapi tidak ada hasil. Petugas hanya menyarankan agar kami menanyakan ke pendamping PKH di desa,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Selasa (11/11/2025).
Menanggapi laporan tersebut, Perwakilan Ormas MAI, Huzairi, mengecam keras dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan pendamping PKH.
“Kalau benar ada pendamping yang menahan atau menyelewengkan dana KPM, itu pelanggaran serius. Kami tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Menurut Huzairi, praktik seperti itu tidak hanya merugikan masyarakat miskin, tapi juga mencoreng citra program bantuan sosial pemerintah.
“Kami mendesak Dinsos turun langsung ke lapangan, jangan hanya percaya laporan sepihak. Kalau terbukti ada permainan, oknumnya harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Pekalongan saat dikonfirmasi media ini membenarkan adanya keluhan dari warganya.
“Benar, ada warga kami yang terdaftar sebagai penerima PKH tapi tidak pernah menerima bantuan. Bahkan ada yang sama sekali tidak tersentuh bansos lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keluhan serupa datang dari beberapa warga lain yang mengaku sebelumnya rutin menerima bantuan, namun tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang jelas.
“Ada warga yang mengeluh, bulan lalu masih dapat, sekarang tidak lagi tanpa penjelasan apa pun,” ujarnya menirukan laporan warganya.
Dari informasi yang dihimpun awak media, oknum pendamping PKH sempat berkilah dengan alasan bahwa meski nama seseorang tercatat sebagai penerima, “belum tentu dana bisa cair.”
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyalahgunaan dana PKH di Desa Pekalongan tersebut.(Wir)