Presnews.my.id|Sampang – Proyek peningkatan struktur Jalan Jeruk Porot–Tanah Merah, Kabupaten Sampang, kini tak sekadar menjadi bahan gunjingan warga, melainkan telah menjelma menjadi etalase kegagalan kualitas proyek publik. Jalan beton yang baru saja selesai dikerjakan itu justru sudah menunjukkan kerusakan memalukan, seolah menantang logika dan kesabaran masyarakat, jum'at 26-12-2025.
Retakan dan pengelupasan beton tampak nyata di sejumlah titik. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, sebab proyek tersebut belum lama dinyatakan rampung, namun secara fisik sudah kehilangan fungsi dan wibawanya sebagai infrastruktur publik.
Berdasarkan data pengadaan, proyek ini dilaksanakan oleh CV Nizam Jaya di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, dengan nilai kontrak mendekati Rp400 juta. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu kini dipertanyakan manfaat dan kualitasnya, menyusul kondisi jalan yang justru cepat rusak sebelum berumur panjang.
Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Sugito, menilai kerusakan dini tersebut sebagai fakta telanjang yang tak bisa lagi ditutupi dengan alasan teknis semata.
“Ini bukan soal persepsi, ini soal fakta di lapangan. Jalan baru, usia masih sangat muda, tapi sudah rusak. Kalau kondisi seperti ini masih dianggap wajar, berarti ada standar yang keliru dalam pengelolaan proyek publik,” tegas Agus, (26/12).
Menurutnya, jalan beton secara teknis dirancang untuk menahan beban dan cuaca dalam jangka panjang. Ketika kerusakan muncul dalam waktu singkat, itu merupakan alarm keras adanya persoalan serius dalam proses pelaksanaan.
“Kalau beton cepat mengelupas dan retak, publik punya hak penuh untuk curiga. Pertanyaannya jelas: materialnya sesuai atau tidak, metode pengerjaannya benar atau asal jadi, dan yang paling krusial—apakah proyek ini benar-benar diawasi atau hanya lolos di atas kertas,” ujarnya dengan nada keras
Agus menegaskan bahwa tanggung jawab utama tidak bisa dilepaskan dari CV Nizam Jaya selaku pelaksana proyek. Ia menilai, penyelesaian administrasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan kualitas fisik.
“Kontraktor jangan hanya sibuk mengejar pencairan. Yang dinilai publik bukan laporan akhir, tapi kualitas hasil. Kalau hasilnya rusak, maka ada kegagalan dalam pelaksanaan, dan itu harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada fungsi pengawasan proyek. Agus menyebut, pengawasan seharusnya menjadi penjaga mutu sejak awal, bukan sekadar formalitas yang baru bereaksi setelah kerusakan terjadi.
“Pengawasan itu garda terakhir kualitas. Kalau pengawasan benar-benar berjalan, kerusakan seperti ini mestinya bisa dicegah. Fakta bahwa jalan sudah rusak menunjukkan pengawasan di lapangan patut dipertanyakan secara serius,” katanya.
Lebih jauh, Agus menilai kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian lembaga pengawas internal maupun aparat penegak hukum (APH), setidaknya untuk memastikan tidak ada kelalaian sistemik dalam pengelolaan proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
“Ini uang negara. Kalau proyek baru selesai tapi sudah rusak, maka wajar jika publik berharap ada evaluasi menyeluruh, termasuk dari inspektorat atau lembaga berwenang lainnya, agar persoalan ini terang-benderang,” ujarnya.
Ia mendesak Dinas PUPR Kabupaten Sampang untuk tidak berlindung dalam diam dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Transparansi dan perbaikan nyata, kata dia, menjadi keharusan agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Sampang maupun CV Nizam Jaya belum dapat dikonfirmasi dengan alasan hari libur. Namun demikian, fakta kerusakan jalan yang baru selesai dikerjakan ini telah menjadi perhatian luas dan memunculkan desakan kuat agar evaluasi serius, perbaikan nyata, serta pengawasan lebih ketat benar-benar dilakukan—demi memastikan uang rakyat tidak kembali dikorbankan oleh proyek yang bermasalah.(Wir)
.png)
