“17 Dapur SPPG di Jatim Ditutup, SPPG Sampang Ikut Disorot: Menu MBG Diduga Tak Sesuai Actual Cost”
Presnews.my.id|SAMPANG – Di tengah derasnya kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, gelombang sorotan publik justru semakin membesar. Berbagai unggahan di media sosial, keluhan wali murid, hingga laporan masyarakat mulai membuka tabir dugaan adanya praktik tidak wajar dalam pengelolaan dapur SPPG di sejumlah kecamatan.
Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu kini menjadi bahan perbincangan panas. Sejumlah menu yang diterima siswa di beberapa sekolah dinilai jauh dari standar gizi yang dijanjikan. Bahkan, kualitas dan nilai makanan yang dibagikan disebut-sebut tidak sebanding dengan anggaran yang semestinya digunakan.
Minimnya akses klarifikasi dari pihak dapur SPPG di berbagai kecamatan justru memperkuat kecurigaan publik. Penjelasan yang diharapkan transparan dari perwakilan BGN di masing-masing dapur dinilai seolah bersembunyi di balik tembok dapur program tersebut.
Sorotan semakin tajam ketika program MBG selama Ramadan dikemas dalam bentuk paket makanan yang dibundling untuk tiga hari sekaligus. Namun di lapangan, menu yang diterima siswa di sejumlah kecamatan seperti Camplong, Sampang, Tambelangan, Kedungdung hingga Jrengik dinilai jauh dari nilai actual cost atau harga riil bahan makanan di pasaran.
Beberapa menu yang beredar di media sosial bahkan memicu pertanyaan besar: apakah anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi standar gizi siswa benar-benar digunakan sebagaimana mestinya?
Data yang dihimpun Lembaga GASI (Gabungan Aktivis Sosial Indonesia) menyebutkan sedikitnya beberapa sampel menu dari berbagai dapur SPPG telah dikumpulkan sebagai bahan kajian. Sampel tersebut di antaranya berasal dari:
Yayasan Babur Rizki Camplong
Yayasan Almahmudiah SPPG Tanggumong 01
SPPG Polagan
Yayasan Brilian Aengsareh
SPPG Banyukapah Kedungdung
Yayasan Haqul Yakin Tanggumong
Yayasan Darun Najah Jrengik
Sekretaris Jenderal GASI menyebutkan, temuan di lapangan menunjukkan pola yang hampir seragam. Dugaan yang muncul adalah adanya pengurangan nilai anggaran dalam penyediaan menu makanan.
“Setelah kami cocokkan dengan harga bahan pokok di pasaran, banyak menu yang nilainya tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya. Jika pola ini terjadi secara sistematis, tentu sangat berpotensi menjadi ladang korupsi,” ungkapnya.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: di mana sebenarnya peran Satgas MBG Kabupaten Sampang?
Publik mulai mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh tim tersebut. Masyarakat ingin mengetahui secara jelas langkah apa yang telah dilakukan satgas dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Sinyal peringatan sebenarnya sudah lebih dulu disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah itu mengingatkan adanya celah yang berpotensi memicu praktik korupsi dalam pengelolaan program MBG, khususnya jika sajian menu tidak sesuai dengan nilai anggaran atau actual cost yang semestinya.
KPK bahkan telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Di tingkat provinsi, perhatian serupa juga muncul. Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa di Jawa Timur terdapat 34 dapur SPPG yang sedang dalam proses evaluasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 dapur telah disuspend atau dihentikan operasionalnya, sementara 17 dapur lainnya masih dalam tahap evaluasi langsung oleh Satgas BGN karena menu Ramadan yang disajikan dinilai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Publik kini menunggu dengan penuh tanda tanya: apakah ada dapur SPPG dari Kabupaten Sampang yang termasuk dalam daftar evaluasi tersebut?
Pasalnya, sebelumnya tiga dapur SPPG yang telah lebih dulu disuspend oleh BGN diketahui berasal dari wilayah Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep.
Jika dugaan penyimpangan ini benar adanya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas makanan siswa, tetapi juga kredibilitas program nasional yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak Indonesia.(Red)