“Bau Busuk dari Bantuan Negara: SPPG Tanggumong 004 Sampang Diduga Edarkan MBG Basi ke Warga”
Presnews.my.id|Sampang - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori B3 di Kabupaten Sampang kini berada di ujung sorotan. Bantuan yang seharusnya menjamin asupan gizi masyarakat justru diduga berubah menjadi ancaman kesehatan setelah warga Desa Kamuning, Kecamatan Sampang, menerima paket makanan berbau menyengat dan diduga tidak layak konsumsi,yang disalurkan pada Kamis (16/4) sore. Sabtu 18-4-2026.
Temuan ini bukan keluhan sporadis. Sejumlah penerima manfaat kompak menyuarakan hal serupa: makanan yang diterima dalam kondisi meragukan. Arah sorotan pun mengerucut pada jalur distribusi melalui SPPG Tanggumong 004 yang kini diseret ke tengah tekanan publik.
Di lapangan, kondisi paket B3 memantik kegelisahan. Menu kuah rawon—yang seharusnya menjadi sumber protein—dilaporkan mengeluarkan aroma tajam tak wajar, indikasi kuat penurunan kualitas yang tak bisa dianggap sepele. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah standar kelayakan benar-benar dijalankan, atau sekadar formalitas di atas kertas?
Komposisi menu yang terdiri dari tahu kuning, irisan kecil daging, sayur manisa, dan buah jeruk menjadi kehilangan makna ketika kualitasnya dipertanyakan. Gizi yang dijanjikan seolah gugur sebelum sempat dikonsumsi.
“Baunya sudah tidak enak, bikin mual. Tidak berani dimakan. Ini bukan saya saja, banyak yang mengalami,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim media ini, Masalah tersebut tidak berhenti di kualitas. Waktu distribusi yang molor hingga pukul 15.00–15.30 WIB memperbesar risiko. Dalam kondisi suhu lingkungan yang tinggi, makanan berkuah seperti rawon sangat rentan basi dalam hitungan jam. Keterlambatan ini bukan sekadar kelalaian teknis—melainkan potensi kelalaian serius yang bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Situasi ini memicu dugaan adanya celah besar dalam sistem pengawasan mutu. Jika benar terjadi pembiaran, maka program yang dirancang untuk meningkatkan gizi justru berpotensi menjadi sumber masalah baru.
Kecurigaan publik kini mengarah pada lemahnya kontrol kualitas di tingkat pelaksana. SPPG Tanggumong 004 dituntut tidak hanya memberi klarifikasi, tetapi juga mempertanggungjawabkan distribusi yang diduga bermasalah tersebut.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sampang belum membuahkan hasil. Tidak adanya respons resmi justru mempertebal kecurigaan dan memperkeruh situasi.
Minimnya transparansi di tengah isu sensitif seperti ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap keresahan publik. Padahal, kejelasan informasi menjadi kunci untuk meredam kegaduhan yang terus meluas.
Warga mendesak evaluasi total terhadap rantai distribusi MBG—mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran. Tanpa pembenahan menyeluruh, kejadian serupa bukan tidak mungkin akan terulang.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas program bantuan pangan di daerah. Pertanyaannya kini sederhana namun mendesak: apakah ini sekadar kelalaian, atau ada sistem yang memang dibiarkan longgar?
Redaksi masih terus berupaya menelusuri dan mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memastikan ada tidaknya pelanggaran serta langkah konkret yang akan diambil. Publik menunggu—dan tidak akan diam. (Wir)