“Habis Gelap, Terbit Sanksi: SPPG Tanggumong #004 di Ujung Penindakan BGN”
Presnews.my.id|Sampang – Program yang seharusnya menyuplai gizi justru diduga menyebarkan masalah. Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Tanggumong #004 Yayasan Haqul Yakin Pliyang kini berada di bawah sorotan tajam setelah muncul laporan makanan tidak layak konsumsi hingga berbau.
Temuan ini bukan sekadar kelalaian teknis. Dugaan pelanggaran mencakup pengiriman makanan yang tidak sesuai jadwal hingga kualitas yang dipertanyakan—indikasi serius bahwa standar program diduga diabaikan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (16/04/2026) di Desa Tanggumong dan Kamuning, Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil investigasi, distribusi makanan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB—jauh melenceng dari ketentuan yang seharusnya dilakukan pada pagi hari menjelang waktu konsumsi.
Kondisi makanan yang diterima pun memicu keresahan. Penerima manfaat berinisial W dan H melaporkan makanan tidak segar dan mengeluarkan bau tidak sedap. Fakta ini diperkuat oleh keterangan penerima manfaat kategori B3 serta sejumlah guru, yang menyebut makanan tetap dikirim meski tidak ada siswa di lokasi—indikasi distribusi yang terkesan asal jalan, bukan berbasis kebutuhan.
Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) menegaskan tidak akan tinggal diam.
“Terkait kejadian tersebut tentunya dari pihak BGN akan menindak tegas. Merujuk petunjuk teknis, dapur SPPG dapat dikenakan sanksi berat hingga pemutusan kemitraan,” tegas Akil, petugas SAGI, Senin (20/04).
Laporan tersebut kini telah diteruskan ke tim terkait untuk proses penanganan lebih lanjut—membuka kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh hingga penindakan konkret.
Sementara itu, pihak pengelola SPPG Tanggumong #004, Dinda Ayu Alfiyanti Putri, memilih bungkam. Pesan yang dikirim telah diterima, namun tidak direspons. Panggilan telepon pun tak diangkat—menambah kesan adanya sikap menghindar di tengah sorotan publik.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG di lapangan. Ketika bantuan negara yang seharusnya menyehatkan justru diduga menghadirkan risiko, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar program—tetapi kepercayaan publik. (Wir)