Presnews.my.id|Sampang – Polemik pengelolaan dana dalam gelaran Konser Amal 1 Irama Nusantara kian memanas dan menyedot perhatian publik. Penggunaan label “AMAL”, dugaan kewajiban pajak daerah, hingga transparansi alur dana menjadi sorotan tajam masyarakat. Di tengah riuhnya polemik tersebut, sikap pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah tegas. Senin 9-2-2026.
Merespons situasi itu, Barisan Independen Nusantara (BIN) DPD Jawa Timur melontarkan kritik keras. Ketua BIN DPD Jatim, Arifin, secara terbuka mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera turun tangan dan menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil panitia konser secara resmi.
Menurut Arifin, persoalan ini bukan sekadar polemik acara hiburan, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan label AMAL yang melibatkan dana masyarakat.
“DPRD tidak boleh menunggu polemik ini semakin liar. Panggil panitia, buka data ke publik, dan pastikan semuanya transparan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” tegas Arifin, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai polemik muncul karena kegiatan tersebut menarik karcis dari masyarakat namun dibungkus dengan label amal tanpa kejelasan mekanisme dan transparansi. Hingga kini, menurutnya, belum ada kejelasan terkait koordinasi dengan BPPKAD soal pajak daerah maupun dengan BAZNAS terkait persentase dana amal yang akan disalurkan.
“Kalau konser ini murni hiburan dari sponsor dan donatur, tanpa menarik karcis dari masyarakat, itu tidak masalah. Yang jadi sorotan adalah ketika ada pungutan karcis dan menggunakan label ‘AMAL’ tanpa kejelasan mekanisme. Nah, di situ masalahnya,” ujar Arifin.
Ia menegaskan, sebelum tiket dicetak dan dijual, panitia seharusnya berkoordinasi dengan BPPKAD untuk mengetahui jumlah tiket dan besaran pajak daerah yang harus disetorkan. Selain itu, koordinasi dengan BAZNAS juga wajib dilakukan untuk memastikan berapa persen dana amal yang benar-benar disalurkan.
Tak hanya DPRD, Arifin juga melayangkan kritik tajam kepada BPPKAD yang dinilai bersikap pasif dan tidak jemput bola memanggil panitia. Menurutnya, sikap diam ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“BPPKAD jangan bungkam. Jangan takut menjalankan tugas profesional meskipun kegiatan ini disebut-sebut melibatkan pendukung bupati. Integritas birokrasi justru diuji saat tekanan politik muncul,” tegasnya.
Lebih jauh, Arifin menantang sikap ketegasan kepala daerah. Jika benar terdapat pihak-pihak yang dikaitkan sebagai tim pendukung bupati, maka menurutnya bupati justru harus tampil paling depan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Kalau ada kedekatan politik, kepala daerah harus lebih tegas dari siapa pun. Jangan sampai publik menilai ada standar berbeda dalam pengawasan kegiatan,” katanya.
BIN DPD Jatim pun menuntut langkah konkret berupa klarifikasi resmi panitia, audit administratif oleh instansi terkait, serta keterlibatan Inspektorat dan OPD teknis guna memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan kegiatan hiburan berbayar dan penggunaan label AMAL.
Hingga berita ini ditulis, panitia Konser 1 Irama Nusantara belum memberikan penjelasan rinci terkait alur pengelolaan dana tiket maupun sponsorship yang menjadi sorotan publik. Padahal, sesuai prosedur, sebelum tiket dijual seharusnya telah ada konfirmasi ke BPPKAD dan BAZNAS, mengingat kegiatan tersebut mengusung label “AMAL”.(Red)