LIPI Bongkar Sejumlah Dugaan, Rp687,5 Juta hingga Dua Keping Emas Jadi Sorotan
Presnews.my.id|JAWA TIMUR – Gelombang desakan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Nur Kholis, menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) menggeruduk Kantor DLH Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11/2026), menuntut pejabat tersebut mundur dari jabatannya menyusul dugaan penerimaan uang pungutan liar (pungli) senilai Rp687,5 juta.
Aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan protes. LIPI membawa sejumlah tuntutan serius yang meminta dugaan praktik pungli, penelusuran aliran uang ratusan juta rupiah, hingga sejumlah persoalan lain yang dikaitkan dengan Nur Kholis dibuka secara transparan dan ditindaklanjuti aparat berwenang.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan penerimaan uang Rp687,5 juta yang mereka sebut berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bagi LIPI, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas menjadi catatan dalam ruang sidang, melainkan harus ditelusuri lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum.
"Kami hadir untuk menuntut Kepala Dinas LH Jatim segera mundur dari jabatannya karena diduga terlibat pungli sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan," teriak salah satu orator di tengah aksi.
LIPI secara tegas mendesak aparat penegak hukum menelusuri asal-usul, mekanisme, serta aliran dana Rp687,5 juta yang dipersoalkan. Mereka meminta setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tak berhenti di situ, massa juga mengangkat dugaan penerimaan dua keping emas yang dikaitkan dengan Nur Kholis ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.
Selain itu, LIPI meminta aparat berwenang memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan sapi kurban. Rangkaian tuntutan tersebut, menurut massa, perlu ditindaklanjuti secara terbuka agar tidak menyisakan pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan pemerintahan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yodika Saputra, mengungkapkan kekecewaannya lantaran massa tidak dapat bertemu langsung dengan Nur Kholis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan atas persoalan yang mereka suarakan.
"Kami datang dengan niat bertemu langsung dengan Nur Kholis. Namun, iktikad baik kami justru berujung kekecewaan karena yang bersangkutan tidak menemui massa aksi," ungkap Yodika.
Tidak adanya pertemuan langsung tersebut menambah catatan kekecewaan demonstran. Padahal, menurut mereka, kehadiran pejabat yang menjadi sasaran tuntutan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus bentuk keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.
Kini, publik menanti tindak lanjut atas tuntutan LIPI. Persoalan yang disuarakan bukan hanya menyangkut desakan mundur seorang pejabat, melainkan juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian penegakan hukum atas dugaan yang dipersoalkan.
Rp687,5 juta bukan angka kecil. Karena itu, penelusuran aliran dana, pengujian fakta persidangan, serta pemeriksaan terhadap setiap dugaan yang disampaikan massa menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Nur Kholis terkait tuntutan demonstran. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada yang bersangkutan maupun pihak DLH Provinsi Jawa Timur guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan praduga tak bersalah. (*Red)