Presnews.my.id|SAMPANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk paket kering selama bulan Ramadan di SPPG Tanggumong 004, Kabupaten Sampang, kini menjadi sorotan keras publik. Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi anak didik justru menuai gelombang keluhan dari masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan standar gizi seimbang sebagaimana tujuan awal MBG.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket MBG Ramadan yang dibagikan hanya berisi satu butir telur, empat butir kurma, dan satu kotak susu. Warga menilai komposisi tersebut belum mencerminkan standar pemenuhan gizi, karena tidak dilengkapi karbohidrat kompleks, sayur, maupun buah segar.
“Kalau disebut MBG, seharusnya gizinya lengkap. Ini hanya telur, kurma, dan susu. Kami berharap ada perbaikan,” ujar salah satu wali penerima manfaat, Selasa (3/3/2026).
Keluhan ini mencuat di tengah ekspektasi publik agar program MBG benar-benar memberi dampak nyata bagi pemenuhan gizi anak didik selama menjalankan ibadah puasa. Warga menegaskan, meski dikemas dalam bentuk kering, prinsip gizi seimbang tidak boleh diabaikan.
Kritik juga diarahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak sekadar menjalankan program secara administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret di lapangan. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak, mulai dari standar menu, pengawasan distribusi, hingga mekanisme kontrol kualitas.
“BGN harus turun tangan serius. Jangan sampai program strategis nasional ini terkesan asal jalan dan jauh dari harapan masyarakat,” tegas salah satu warga.
Masyarakat juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG bersikap tegas dan responsif terhadap laporan yang berkembang. Pengawasan aktif dinilai penting agar pelaksanaan program tetap berada di jalur tujuan awal dan tidak menimbulkan kekecewaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola SPPG Tanggumong 004 belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Warga berharap ada klarifikasi terbuka sekaligus langkah perbaikan nyata agar kualitas MBG ke depan benar-benar memenuhi standar gizi dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban program.
Editor: Wir