Presnews.my.id|Sampang – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra di Desa Kamundung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, kembali menimbulkan gelombang kritik keras. Dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran, tetapi juga adanya indikasi “jaringan perlindungan” yang membuat oknum perangkat desa bertindak semena-mena.
Aktivis senior Sampang, Juhairiyah, menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Ia menilai penyaluran BLTS di Kamundung sudah jauh melenceng dari prinsip keadilan dan kemanusiaan.
“Ada oknum perangkat desa yang merasa kebal hukum karena punya backing kuat. Mereka bertindak seolah tidak tersentuh aturan, sehingga pendataan penerima bantuan dilakukan sesuka hati,” tegas Juhairiyah.
Lebih jauh, ia mengungkap dugaan yang lebih serius dan memantik perhatian publik.
“Pj Kepala Desa itu, menurut informasi yang kami terima, sampai mengontrak wartawan pimpinan pusat sebesar tiga ratus juta rupiah untuk menjaga keamanan di Pos Omben Sampang Madura. Iya, acaranya aman. Tapi apa gunanya aman kalau rakyat kecil tetap diinjak?” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa keamanan kegiatan tidak dapat menutupi rusaknya keadilan sosial akibat pendataan yang diduga manipulatif.
“Yang kaya dapat BLTS. Yang miskin—yang benar-benar membutuhkan—justru disingkirkan oleh Pj Kepala Desa Kamundung. Ini bukan lagi salah urus, ini penghianatan terhadap amanah negara,” tambahnya dengan nada geram.
Keluhan warga memperkuat tudingan tersebut. Banyak keluarga miskin mengaku kecewa karena merasa diabaikan, sementara mereka menyaksikan sendiri sejumlah penerima BLTS berasal dari kalangan mampu.
Proses pendataan penerima bantuan dinilai penuh tanda tanya: dilakukan secara tertutup, tidak berbasis data faktual masyarakat miskin, dan bahkan diduga diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Para aktivis menuntut Pemerintah Kabupaten Sampang, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Mereka menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini harus diusut secara transparan demi memulihkan keadilan dan kepercayaan publik.
Hingga berita ini dimuat, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas sebelum dugaan penyimpangan BLTS Kesra di Kamundung semakin merugikan masyarakat kecil.
(Redaksi)