Presnews.my.id|Sampang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai mahakarya kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelamatkan generasi bangsa dari stunting dan kemiskinan gizi, justru terjungkal memalukan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Alih-alih menjadi simbol kepedulian negara, program ini tampak tereduksi menjadi paket makan ala kadarnya yang nyaris menghina akal sehat. Kamis 15–1–2026.
Secara konsep, MBG seharusnya menjadi instrumen strategis negara: memperbaiki kualitas kesehatan anak, menggerakkan ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Namun realitas di lapangan berkata sebaliknya. Sejak awal pelaksanaan, berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sampang justru menuai sorotan tajam, kritik publik, hingga kemarahan orang tua murid.
Di salah satu SPPG yang mendistribusikan MBG ke SD Banyumas, kondisi menu yang diterima siswa memantik kegeraman. Makanan yang disebut “bergizi” itu hanya berisi nasi putih dengan beberapa irisan wortel, satu potong tahu, seiris telur dadar, serta susu kotak. Tanpa lauk memadai, tanpa buah, tanpa variasi, dan jauh dari standar gizi seimbang yang digembar-gemborkan pemerintah pusat.
Lebih ironis lagi, menu tersebut disajikan dengan porsi minimalis, seolah sekadar formalitas agar program terlihat berjalan. Publik pun bertanya: di mana letak “bergizi”-nya? Apakah anak-anak sekolah dasar dianggap cukup diberi makan sekadar agar perut tidak kosong?
“Kami kaget dan kecewa. Nasi dengan beberapa irisan wortel, satu irisan tahu, satu potong telur, juga susu. Itu saja,” ungkap Munakib salah satu wali murid kepada awak media, Selasa (13/1). Ia menyebut menu tersebut jauh dari harapan dan tidak mencerminkan keseriusan negara dalam memenuhi hak gizi anak.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa program nasional MBG di Sampang tidak dijalankan dengan semangat pengabdian, melainkan disulap menjadi ladang keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Negara hadir membawa anggaran, namun yang sampai ke anak-anak justru sisa idealisme dan menu ala kadarnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, MBG berpotensi berubah dari program penyelamat generasi menjadi simbol kegagalan tata kelola dan pengkhianatan terhadap amanat Presiden. Pemerintah daerah dan pihak pengelola SPPG tak bisa terus berlindung di balik jargon “program nasional” sementara praktik di lapangan justru mencoreng wajah negara di hadapan rakyat kecil.
Publik kini menanti: apakah ada evaluasi tegas, audit terbuka, dan sanksi nyata? Ataukah MBG di Sampang akan terus berjalan dengan standar rendah, sementara anak-anak dipaksa menerima apa adanya atas nama kebijakan negara?(Wir)