Presnews.my.id|Sampang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Camplong kembali disorot keras. Menu yang dibagikan Senin (02/03) oleh Yayasan Babur Rizki dinilai jauh dari cerminan akumulasi anggaran tiga hari sebesar Rp30.000 per siswa, memantik kecurigaan publik yang kian menguat.
Dokumentasi yang diterima media memperlihatkan paket berisi satu ekor ikan, satu potong tahu/tempe, satu butir telur, dua buah jeruk, empat biji pentol serta satu susu kemasan kecil. Sejumlah wali murid menilai komposisi tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar: apakah benar nilai rapelan Rp30.000 — atau Rp10.000 per hari — terealisasi utuh di piring siswa.
“Kalau memang tiga hari tiga puluh ribu, angka dan realisasinya harus bisa diuji, jangan berhenti di pernyataan normatif,” tegas salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Keluhan ini bukan sekali lewat. Pekan sebelumnya, protes serupa telah mencuat dan pihak penyelenggara sempat menyatakan akan melakukan evaluasi. Namun hingga kini, menurut para orang tua, tak ada transparansi rinci terkait struktur biaya maupun mekanisme pengelolaan dana. Yang terjadi justru pengulangan persoalan yang sama.
Di tengah polemik, publik juga mempertanyakan kabar adanya insentif operasional dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta per hari bagi penyelenggara. Pertanyaan pun mengeras: jika benar ada dukungan operasional sebesar itu, mengapa kualitas paket yang diterima siswa masih dipersoalkan?
“Kalau memang sudah ada keuntungan operasional jutaan rupiah per hari, kenapa masih ada dugaan pengurangan hak siswa? Ini yang membuat publik curiga,” ujar Agus Sugito, pemerhati kebijakan publik, Selasa (04/03).
Agus menilai, bila selisih anggaran benar terjadi dan berlangsung berulang, persoalan ini tak lagi bisa dianggap keluhan biasa. “Kalau anggaran tidak sesuai realisasi dan terus berulang, itu berpotensi menjadi penyimpangan serius dalam pengelolaan dana program. Harus diaudit terbuka,” tegasnya.
Desakan publik kini mengarah ke audit menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat terhadap Yayasan Babur Rizki di Camplong. Audit dinilai krusial untuk memutus spekulasi dan memastikan tidak ada selisih antara dana yang dialokasikan negara dengan paket yang benar-benar diterima siswa.
Di tengah tekanan tersebut, beredar pula isu mengenai dugaan keterkaitan pengelolaan MBG dengan figur anggota dewan tingkat pusat. Informasi ini belum terverifikasi resmi, namun ramainya perbincangan di masyarakat memperkuat kesan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara belum berjalan optimal meski keluhan terus berulang.
Sementara itu, Eko yang disebut sebagai Kepala SPPG Babur Rizki telah dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp terkait kesesuaian anggaran rapel tiga hari tersebut. Pesan telah terbaca, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi.(Wir)