Presnews.my.id|Sampang – Gelombang penolakan terbuka menggema dari masyarakat Kecamatan Sokobanah atas rencana kemutasian IPTU Sujiyono, S.H. dari jabatan Kapolsek Sokobanah. Melalui Persatuan Ulama dan Tokoh Kecamatan Sokobanah (PERKASA), warga lintas elemen—tokoh agama, pemuda, aktivis, dan organisasi kemasyarakatan—menyatakan sikap tegas dan ultimatif, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengguncang stabilitas keamanan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di wilayah Sokobanah. Sabtu 10-1-2026.
Penolakan ini bukan sekadar aspirasi rutin, melainkan peringatan moral kolektif masyarakat kepada institusi Polri agar tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menggerus legitimasi dan kepercayaan publik yang selama ini dibangun dengan susah payah di Sokobanah.
Sikap tegas tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor 002/PERKASA/SP/I/2026 yang telah disampaikan kepada Kapolda Jawa Timur pada Jumat (02/01/2026). Surat itu menjadi pernyataan sikap terbuka masyarakat Sokobanah yang menuntut agar kebijakan mutasi dilakukan secara berkeadilan, transparan, dan berpijak pada realitas sosial di lapangan, bukan semata prosedur administratif internal.
Rencana mutasi Kapolsek Sokobanah dinilai telah memicu kegelisahan serius. Warga menilai, ketika figur pimpinan keamanan yang terbukti mampu menjaga stabilitas justru dipindahkan tanpa penjelasan yang rasional dan terbuka kepada publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat.
Di bawah kepemimpinan IPTU Sujiyono, Sokobanah yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah rawan dan zona merah—mulai dari praktik sabung ayam, balap liar, hingga potensi konflik sosial—berhasil ditertibkan secara signifikan. Keamanan yang tercipta tidak berhenti pada angka dan laporan, melainkan dirasakan langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Capaian tersebut semakin nyata pada momentum Pilkada 2024, di mana Sokobanah relatif steril dari konflik dan gesekan horizontal. Fakta ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa stabilitas yang terbangun merupakan hasil kepemimpinan lapangan yang konkret, konsisten, dan berorientasi pada dialog sosial, bukan sekadar keberuntungan situasional.
Tokoh-tokoh masyarakat menilai, mutasi di tengah fase transisi politik menjelang pilkada serentak tingkat kabupaten merupakan kebijakan berisiko tinggi, terlebih jika dilakukan tanpa dialog terbuka dan pertimbangan sosiologis yang matang.
“Jika figur yang telah dipercaya rakyat justru disingkirkan tanpa alasan yang transparan, maka pesan yang diterima masyarakat adalah bahwa prestasi dan kepercayaan publik tidak memiliki nilai dalam sistem. Ini berbahaya, karena dapat mengikis legitimasi moral Polri di mata masyarakat,” tegas salah satu tokoh masyarakat Sokobanah.
Ketua PERKASA, KH. Fathor Rohman, didampingi Sekretaris KH. Misbahul Munir Al-Husainy, bersama perwakilan organisasi besar seperti FPI, MWCNU, serta unsur masyarakat lainnya, menegaskan bahwa IPTU Sujiyono merupakan figur pemimpin keamanan yang diterima lintas kelompok, lintas organisasi, dan lintas kepentingan.
Mereka menilai, mengabaikan aspirasi ini sama artinya dengan mengabaikan suara publik yang selama ini menjadi fondasi utama konsep Polri Presisi. Kebijakan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat berpotensi memicu krisis kepercayaan, sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan dibanding sekadar penataan jabatan struktural.
Melalui surat tembusan kepada Kapolri dan Kapolres Sampang, masyarakat Sokobanah secara tegas meminta agar Polri tidak menjadikan Sokobanah sebagai objek eksperimen kebijakan, serta mendesak adanya evaluasi menyeluruh, objektif, dan terbuka terhadap rencana mutasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari jajaran Polda Jawa Timur. Masyarakat Sokobanah menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai ujian moral, profesionalitas, dan komitmen Polri terhadap keadilan serta keberpihakan pada keamanan rakyat.
Penulis : Zai
Editor : Wir