Jakarta — Pemerintah memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/13).
Mensesneg menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan di lapangan.
“Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.
“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback-up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Mensesneg.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar. Menurut Prasetyo, pasokan pangan nasional dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan menggunakan metode dropping BBM melalui udara untuk menjangkau daerah yang aksesnya terputus akibat bencana.
Ia sekaligus menyampaikan apresiasi pemerintah kepada negara-negara sahabat yang menunjukkan simpati dan menawarkan bantuan, meski Indonesia hingga kini masih mampu menangani dampak bencana secara mandiri.
Soal anggaran, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki dana siap pakai dalam APBN untuk kebutuhan kedaruratan bencana. “Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari lalu masih sekitaran 500 miliar sekian,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden telah memberi arahan agar dilakukan penambahan anggaran jika diperlukan.
Instruksi ini berlaku bagi kementerian dan lembaga terkait yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, termasuk TNI dan Polri.
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian," kata Prasetyo.
“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ucapnya.