Presnews.my.id/Sampang – Proyek saluran irigasi tahun anggaran 2025 di Dusun Tlagah, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, yang dikerjakan melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), kini menuai sorotan tajam.
Anggaran sebesar Rp195 juta yang semestinya menopang ketahanan pangan dan memperkuat sistem irigasi justru dipertanyakan. Pasalnya, pekerjaan di lapangan diduga kuat melenceng dari aturan dan sarat kejanggalan.
Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Juknis P3-TGAI 2025, bagian bawah saluran seharusnya dipasang tiga lapis batu dengan lebar kanan-kiri 40 cm, lebar atas 33 cm, pondasi 30 cm, dan tinggi dari muka tanah minimal 10 cm. Namun, hasil pantauan di lokasi menunjukkan seluruh spesifikasi itu diabaikan. Bahkan, bagian atas dari muka tanah yang diwajibkan dalam juknis justru dihilangkan.
“Ini fatal, jelas-jelas tidak sesuai juknis. Kalau dibiarkan, saluran bisa cepat rusak dan negara berpotensi dirugikan,” tegas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pelanggaran ini tak sekadar teknis, tetapi menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara. Kualitas bangunan diragukan, fungsi irigasi terancam gagal, dan Rp195 juta uang rakyat bisa terbuang percuma. Lebih jauh, jika ada unsur kesengajaan dalam pengurangan volume pekerjaan, hal itu berpotensi masuk ranah hukum karena menimbulkan kerugian negara.
Saat dikonfirmasi, PJ Kepala Desa Mambulu Barat membenarkan proyek tersebut dikerjakan melalui HIPPA. Namun, hingga kini pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berwenang dalam pengawasan, melalui Hasan Asta, masih bungkam ketika dimintai tanggapan teknis.
Sementara itu, media ini akan terus berupaya menghubungi pihak BBWS untuk memastikan apakah pekerjaan dimaksud akan dibenahi sesuai juknis yang berlaku, atau justru dibiarkan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana irigasi di Sampang.(Red)