MAKASSAR, 28 September 2026 — Peringatan Hari Tani Nasional di Sulawesi Selatan menjadi momentum krusial bagi Aliansi Pertanian Satu untuk menyuarakan carut-marut persoalan agraria dan kesejahteraan petani. Salah satu isu utama yang disorot tajam adalah dugaan praktik mafia tanah yang dinilai sistematis merugikan hak-hak masyarakat kecil.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Pertanian Satu menegaskan bahwa reforma agraria sejati harus diwujudkan secara nyata melalui pemberian akses adil serta perlindungan hukum bagi para petani.
"Tanah untuk petani, bukan untuk pengusaha!" tegas perwakilan Aliansi Pertanian Satu dalam orasinya.
Selain konflik lahan, aliansi juga menyoroti beban ekonomi petani yang kian mencekik. Mulai dari lonjakan biaya produksi, tingginya harga pupuk dan benih, hingga fluktuasi harga jual hasil panen yang tidak berpihak pada produsen.
Krisis Pangan dan Degradasi Lingkungan
Isu ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan ikut menjadi poin penting dalam aksi ini. Aliansi menyatakan bahwa swasembada pangan mustahil tercapai jika petani sebagai garda terdepan masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbatasan lahan.
Mereka juga mengecam laju deforestasi dan alih fungsi lahan di Sulawesi Selatan yang merusak ekosistem hutan, di mana hal tersebut berdampak langsung pada hilangnya sumber air dan penurunan produktivitas pertanian warga.
Atas berbagai persoalan mendesak tersebut, Aliansi Pertanian Satu menyampaikan 5 tuntutan utama kepada pemerintah:
Pemberantasan Mafia Tanah: Mengusut tuntas mafia tanah yang merampas hak kelola petani.
Stabilisasi Harga Pangan: Menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan petani dan konsumen.
Penghentian Deforestasi: Menyetop alih fungsi lahan demi menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Kedaulatan Pangan Lokal: Mendorong keberpihakan pada pangan lokal dan mengurangi ketergantungan impor.
Tolak Militerisasi Pertanian: Menolak keterlibatan militer dalam sektor agraria dan mendorong profesionalitas instansi sipil terkait.
Pengamanan Wilayah
Aksi penyampaian pendapat ini berlangsung di wilayah hukum Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban umum sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai konstitusi.
Hingga rilis ini diturunkan, Kapolsek Tamalate Kompol Muhammad Idris, S.H., M.H., yang baru saja menjabat sejak Agustus 2026, bersama jajarannya terus mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif, aman, dan tertib.
Aliansi Pertanian Satu menutup aksi damai ini dengan pekikan perjuangan bersama:
“Tanah untuk petani, bukan untuk pengusaha! Tanpa hutan, tidak ada beras! Stop deforestasi! Hidup petani!”