SAMARINDA – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk aspirasi sekaligus peringatan terkait kondisi demokrasi dan etika publik di daerah tersebut. Dalam surat tersebut, aliansi menilai Kalimantan Timur kini berada di bawah bayang-bayang praktik neofeodalisme serta dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang bersifat sistematis.
Dalam surat yang disampaikan tersebut, terdapat empat poin utama keresahan dan tuntutan yang diajukan. Pertama, terkait pertanggungjawaban moral dan politik para Ketua Umum Partai Politik yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Aliansi menilai langkah ini mengabaikan rekam jejak dan etika, serta dinilai hanya mempertebal tembok dinasti politik keluarga Mas’ud. Menurut mereka, partai politik seharusnya menjadi filter moral, bukan kendaraan untuk memusatkan kekuasaan.
Kedua, adanya protes keras terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai feodal dan anti-budaya. Aliansi menyoroti perilaku oknum pejabat dan keluarga yang dianggap berperilaku layaknya "Raja Kecil", serta adanya glorifikasi dengan sebutan yang dianggap tidak pantas. Gaya hidup elitis dan perilaku yang
disebut "flexing" dinilai melukai hati rakyat serta bertentangan dengan Budaya Nusantara yang egaliter dan bersahaja.
Ketiga, pertanyaan besar mengenai pemborosan anggaran. Aliansi mempertanyakan alokasi dana lebih dari Rp10 miliar untuk pembentukan Tim Ahli Gubernur. Di tengah kebutuhan mendesak rakyat di bidang infrastruktur dan pendidikan, dana tersebut diduga hanya digunakan untuk memperkuat posisi politik tanpa adanya transparansi dan efektivitas yang jelas.
Keempat, soal matinya sistem meritokrasi. Dominasi satu keluarga dalam jabatan strategis, baik di eksekutif maupun legislatif, dinilai telah menutup peluang bagi putra-putri terbaik daerah lainnya. Jika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada kompetensi, sistem pengawasan pemerintahan dipastikan tidak akan berjalan maksimal.
Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengajukan tiga permohonan kepada Presiden. Pertama, agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Kedua, agar diberikan teguran keras kepada pemimpin daerah yang memiliki gaya hidup tidak selaras dengan nilai budaya bangsa. Ketiga, agar lembaga terkait seperti BPK atau KPK memeriksa urgensi dan aliran dana Tim Ahli Gubernur yang nilainya fantastis tersebut.
Aliansi juga menekankan bahwa Kalimantan Timur, sebagai wilayah yang menjadi perhatian dunia berkat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak boleh tercoreng oleh praktik politik dinasti. "Kami tidak ingin Kaltim menjadi milik segelintir orang. Kami ingin Kaltim tetap menjadi milik rakyat," demikian bunyi penutup surat tersebut.
Penulis: Nasrullah