Presnews.my.id|Sampang – Rencana konser bertajuk amal yang akan menghadirkan penyanyi kondang Valen DA7 di Kabupaten Sampang justru memantik kontroversi serius. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026 itu disorot publik karena dinilai sarat kejanggalan, mulai dari ketidakjelasan perizinan hingga transparansi dana amal yang dipertanyakan.
Alih-alih menghadirkan semangat kemanusiaan, konser tersebut justru dicurigai menjadi modus baru meraup keuntungan dengan berlindung di balik label amal.
Ketua LSM BIN DPD Jawa Timur, Arifin, secara tegas mempertanyakan kesiapan dan integritas panitia penyelenggara. Ia menyoroti belum terbukanya informasi terkait izin keramaian dari kepolisian, serta aspek krusial lain seperti keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebuah konser berbayar.
“Berdasarkan informasi internal yang kami terima, izin dari Polres Sampang masih dalam proses. Artinya, sampai hari ini acara itu belum sepenuhnya legal,” ungkap Arifin, Minggu (01/02/2026).
Arifin menegaskan, setiap konser berbayar wajib tunduk pada aturan hukum, termasuk kewajiban pajak, kontribusi ke pemerintah daerah, serta kejelasan persentase dana yang benar-benar disumbangkan dan berapa yang masuk sebagai keuntungan panitia.
“Ini bukan sekadar formalitas administrasi. Ini kewajiban hukum. Jangan sampai dalih amal dijadikan tameng untuk menghindari pajak dan kewajiban negara,” tegasnya.
Ia bahkan mendesak pemerintah daerah berani membuka data alur keuangan konser tersebut ke publik agar tidak ada ruang abu-abu yang berpotensi merugikan masyarakat.
Tak hanya soal pajak dan dana amal, aspek perizinan lainnya juga menuai tanda tanya besar. Mulai dari izin lokasi, izin keramaian, hingga rekomendasi resmi pemerintah daerah, disebut belum dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
“Kami khawatir acara ini tetap dipaksakan meski legalitas belum tuntas. Jika terjadi masalah hukum atau insiden di lapangan, siapa yang akan bertanggung jawab?” lanjut Arifin.
Hingga berita ini diturunkan, panitia penyelenggara konser Valen di Sampang belum memberikan keterangan resmi, meski upaya konfirmasi telah dilakukan. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
Sementara itu, sejumlah warga dan aktivis mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak bersikap permisif, serta melakukan pengawasan ketat sebelum konser digelar.
Kontroversi ini menambah daftar panjang praktik penyelenggaraan konser di daerah yang dinilai abai terhadap regulasi, namun agresif mengejar keuntungan, bahkan dengan membawa-bawa nama amal.
(Tim)