Dipimpin langsung Ketua GASI, Ahmad Rifa’i, bersama jajaran anggotanya, audiensi tersebut dihadiri Kepala Gudang Bulog Sampang Triono beserta perwakilan Bulog Cabang Madura. Sejak awal, GASI menegaskan bahwa forum ini merupakan tekanan moral dan kontrol sosial, menyusul membanjirnya keluhan warga dari berbagai kecamatan.
Rifa’i secara gamblang menyebut bahwa laporan masyarakat menunjukkan pola yang seragam dan mengkhawatirkan: beras Bulog yang diterima pada pengiriman awal sekitar Oktober dinilai lebih baik, sementara kualitas beras pada distribusi November hingga Desember justru merosot drastis.
“Kami tidak bicara asumsi atau opini. Keluhan datang dari banyak kecamatan dengan pola yang sama. Kualitas awal bagus, pengiriman berikutnya menurun. Ini fakta lapangan dan tidak bisa ditutup dengan kalimat normatif,” tegas Rifa’i.
Tak berhenti pada keluhan lisan, GASI bahkan telah mengamankan sampel beras dari sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Omben, Banyuates, Karang Penang, Jrengik, Banyuanyar, hingga Pulau Mandangin. Sampel-sampel tersebut disiapkan sebagai pembanding nyata untuk menguji konsistensi mutu beras Bulog yang diklaim “standar”.
Dalam forum itu, Rifa’i secara terbuka mempertanyakan asal-usul pasokan beras serta mekanisme distribusinya. Ia menyoroti apakah beras untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sampang benar-benar bersumber dari Gudang Bulog Sampang, atau justru berasal dari luar daerah tanpa transparansi yang jelas kepada publik.
Menanggapi tekanan tersebut, pihak Bulog menyatakan bahwa beras yang disalurkan merupakan beras kategori medium dan diklaim telah memenuhi standar mutu. Mereka berdalih bahwa perbedaan tekstur maupun kondisi fisik masih dimungkinkan selama berada dalam ambang batas yang ditentukan, serta masih dinilai “layak konsumsi”.
Namun, jawaban normatif itu dinilai tidak menjawab kegelisahan publik. Kepala Gudang Bulog Sampang, Triono, justru menegaskan adanya batas kewenangan di tingkat gudang. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas untuk memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pengadaan maupun distribusi beras.
“Untuk kebijakan dan pernyataan resmi, ada aturannya dan itu menjadi kewenangan kantor cabang,” ujar Triono singkat.
Pernyataan tersebut justru membuka fakta baru. Rifa’i menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran GASI, termasuk dari aktivitas bongkar muat armada beras, pasokan yang masuk ke Gudang Bulog Sampang diketahui berasal dari wilayah Pamekasan.
“Ini berarti kendali pengadaan dan distribusi bukan di Sampang. Semuanya berada di bawah Bulog Cabang Pamekasan. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,” tandas Rifa’i.
Hal itu dibenarkan oleh pihak Gudang Bulog Sampang, yang menyebut bahwa seluruh kebijakan strategis, termasuk pengadaan dan penjelasan teknis, memang sepenuhnya menjadi domain Bulog Cabang Pamekasan.
Rifa’i menutup audiensi dengan pernyataan tegas bahwa GASI tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat. Ia menilai, keberadaan sampel pembanding dengan kualitas jauh lebih baik dari pengiriman awal merupakan alarm keras atas inkonsistensi mutu dalam satu sistem distribusi negara.
“Kalau Bulog menyatakan beras ini masih layak, kami hormati. Tapi publik wajib tahu kenapa dalam satu sistem distribusi kualitasnya bisa timpang. Ini bukan soal teknis semata, ini soal keadilan dan hak masyarakat,” pungkasnya.(Wir)