Presnews.my.id|Sampang – Kinerja Bea dan Cukai Madura kembali disorot tajam. Ketua Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad Rifa’i, secara terbuka menilai pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Madura masih lemah dan jauh dari kata efektif.
Sorotan keras tersebut disampaikan langsung dalam forum tatap muka bersama anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., yang digelar di salah satu kafe di kawasan Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Rabu (24/12). Pertemuan itu dihadiri aktivis, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam forum tersebut, Achmad Rifa’i menegaskan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai di Madura masih berlangsung secara masif dan nyaris tanpa efek jera. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikator nyata lemahnya pengawasan serta penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Madura di sektor kepabeanan dan cukai.
Tak hanya itu, GASI juga menyoroti minimnya transparansi Bea Cukai Madura kepada publik. Hingga saat ini, informasi terkait hasil penindakan, jumlah penangkapan, jenis barang bukti, hingga proses hukum terhadap para pelaku dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka dan akuntabel.
Lebih serius lagi, Rifa’i mengungkap dugaan kejanggalan dalam penanganan sejumlah kasus rokok ilegal. Ia menyebut, beberapa penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) di lapangan, setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, justru berakhir tanpa kejelasan. Armada pengangkut barang bukti disebut keluar kembali tanpa penjelasan resmi kepada publik.
“Banyak penangkapan dilakukan oleh APH. Tapi setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, armadanya justru bisa keluar lagi. Ini bukan persoalan sepele. Publik berhak bertanya, sebenarnya ada apa dengan Bea Cukai Madura?” tegas Achmad Rifa’i.
Menurutnya, situasi ini bukan hanya memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik, tetapi juga berpotensi besar merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan cukai. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dinilai akan terus melemahkan upaya pemberantasan rokok ilegal secara sistematis.
Melalui forum tersebut, GASI secara tegas mendesak DPR RI, khususnya Komisi XI, untuk tidak berhenti pada seremonial dialog semata. GASI meminta fungsi pengawasan dijalankan secara konkret dengan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bea Cukai Madura serta menuntut transparansi penuh dalam setiap proses penindakan pelanggaran cukai.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., menyatakan akan menampung dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan aktivis.
“Kami sangat mendukung langkah GASI dalam menyoroti kinerja Bea Cukai Madura. Informasi seperti ini justru penting karena berasal langsung dari bawah dan sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.
Tatap muka tersebut menjadi ruang kritik sekaligus peringatan keras agar pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai tidak hanya berjalan di atas kertas. Penanganan rokok ilegal di Madura kini dituntut tidak lagi setengah-setengah, melainkan transparan, tegas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan negara serta masyarakat.