Presnews.my.id|Sampang – Pernyataan kontroversial Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang yang juga merangkap Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman, soal penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menuai kritik keras. Alih-alih memberi solusi, ucapannya dianggap sekadar menebar keresahan publik tanpa dasar analisis yang kuat.
Fathor sebelumnya sempat memprotes forum Forkopimda di Pendopo Sampang dalam agenda “Penandatanganan Bersama Forkopimda”. Kini, ia kembali melontarkan narasi pesimis dengan menyebut pemangkasan TKD akan menjadikan Sampang seperti “daerah darurat” dan pembangunan infrastruktur bakal lumpuh total.
Pandangan ini langsung disanggah pengamat kebijakan publik, Agus Sugito. Menurutnya, pernyataan Ketua PWI itu prematur, berbahaya, dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Pemangkasan TKD memang fakta anggaran, tapi jangan dijadikan komoditas ketakutan. Kepala daerah justru dituntut kreatif menggali potensi lokal, bukan menyerah pada keadaan,” tegas Agus, Minggu (28/9).
Agus menilai, alih-alih memperkuat kepercayaan masyarakat, narasi Fathor justru memicu pesimisme massal dan mendiskreditkan pemerintah daerah.
“Kalau wartawan atau ketua organisasi profesi bicara fiskal tanpa data dan tanpa alternatif solusi, yang lahir hanya rasa takut. Padahal fungsi kontrol itu bukan sekadar mengkritik, tapi juga memberi edukasi agar publik percaya pada kapasitas daerah,” tandasnya.
Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa pemangkasan TKD yang dialihkan ke kementerian/lembaga bisa membuka peluang baru. Daerah masih bisa bergerak melalui jejaring program pusat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Publik tidak boleh dicekoki narasi tunggal yang menyalahkan pusat. Jika cara pandang seperti ini dibiarkan, masyarakat hanya diajari pasrah, bukan diajak berkontribusi,” pungkas Agus Sugito.(Wir)