Presnews.my.id|Sampang – Topeng keberhasilan pembangunan jalan rabat beton Dana Desa di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, akhirnya rontok di hadapan fakta lapangan. Proyek yang sebelumnya dipoles habis-habisan lewat narasi manis media kini berubah menjadi monumen kegagalan, kebohongan publik, dan dugaan kebobrokan tata kelola Dana Desa.
Alih-alih menjadi bukti sukses pembangunan desa, rabat beton yang dibiayai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 itu justru retak memanjang, menganga, dan memamerkan cacat sejak dini, seolah mengejek anggaran ratusan juta rupiah yang telah digelontorkan.
Pantauan di lapangan memperlihatkan, rabat beton sepanjang ±250 meter dengan lebar 2,5 meter itu sudah rusak sebelum sempat benar-benar dimanfaatkan warga. Padahal, proyek tersebut menelan dana sekitar Rp244 juta—uang rakyat yang seharusnya diwujudkan dalam kualitas, bukan sekadar laporan dan pencitraan.
Kondisi ini secara telak membantah narasi keberhasilan yang sebelumnya disebarluaskan. Bahkan, publik menilai pemberitaan positif tersebut tak lebih dari alat kosmetik untuk menutupi persoalan serius di lapangan.
Warga Desa Krampon tak lagi bisa menahan kekecewaan. Mereka menilai proyek ini bukan sekadar gagal teknis, tetapi mengandung aroma busuk pengelolaan anggaran.
“Kalau memang pekerjaannya beres, tidak perlu drama pemberitaan sepihak. Faktanya rabat beton sudah retak di banyak titik. Ini bukan kebetulan, ini tanda. Dan tanda itu mengarah ke dugaan ada yang dimainkan,” ujar seorang warga dengan nada geram, Kamis (01/01).
Warga lainnya menyebut, kualitas rabat beton terlihat murahan dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan nilai anggaran. Keretakan dini dianggap sebagai alarm keras bahwa material dan metode pengerjaan patut dicurigai, mulai dari komposisi semen, ketebalan beton, hingga volume pekerjaan.
Sorotan lebih tajam datang dari pemerhati kebijakan publik Madura, Agus Sugito, yang secara blak-blakan menilai Pemerintah Desa Krampon lebih sibuk merawat citra ketimbang bertanggung jawab atas mutu pembangunan.
“Ketika fakta lapangan menunjukkan kerusakan, yang diproduksi justru narasi keberhasilan lewat media. Ini pola klasik: bangunan bermasalah, tapi yang dipoles adalah beritanya. Publik berhak curiga, karena ini ciri kuat upaya menutupi dugaan mark up,” tegas Agus.
Menurutnya, dalam tata kelola Dana Desa, retaknya bangunan baru adalah dosa besar, bukan sekadar kesalahan teknis. Ia menegaskan, kerusakan dini hampir mustahil terjadi jika spesifikasi teknis, takaran material, dan pengawasan dijalankan secara benar dan jujur.
Agus juga menyindir keras praktik menggandeng media untuk membentuk opini positif tanpa disertai audit teknis, pembukaan RAB, dan penjelasan ilmiah. Menurutnya, langkah tersebut justru memperkuat dugaan bahwa yang sedang diselamatkan bukan kualitas bangunan, melainkan nama dan kepentingan tertentu.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Krampon masih memilih bungkam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi teknis, tidak ada penjelasan terbuka, apalagi bantahan berbasis data. Sikap diam ini dinilai publik sebagai pengakuan tak langsung bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.(Wir)