Presnews.my.id|Sampang – Dugaan praktik kotor dalam perencanaan proyek fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang kembali menyeruak. Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) secara gamblang memaparkan temuan awal yang mengarah pada pola monopoli, pengondisian paket, hingga penggunaan konsultan siluman yang diduga sengaja diciptakan untuk “menggampangkan” proses administrasi.
Data yang dihimpun GASI memperlihatkan pola janggal yang sulit dibantah: RAB yang hampir seragam antarproyek, gambar teknis yang nyaris kembar, hingga dokumen perencanaan yang dinyatakan lengkap meski lokasi diduga tak pernah disurvei.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menyebut fenomena itu sebagai “anomali masif yang tak mungkin terjadi jika proses perencanaan berjalan normal.”
“Struktur dan volume RAB terlalu mirip. Ada lokasi yang tidak pernah didatangi, tapi dokumennya lengkap dan rapi. Ini mengarah ke dugaan copy–paste massal,” tegasnya di Sampang.
Menurut Rifa’i, seragamnya dokumen teknis yang semestinya mengacu pada kondisi faktual tiap sekolah—karakter tanah, kebutuhan sarana, hingga perbedaan lingkungan—mengindikasikan perencanaan tidak dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diwajibkan.
Tidak hanya itu, GASI juga menemukan dugaan keberadaan badan usaha ‘pinjam bendera’ yang dicantumkan sebagai penyusun dokumen, namun diduga tidak pernah turun melakukan pekerjaan teknis.
“Jika benar ada pinjam bendera, itu pelanggaran serius. Risiko teknis dan hukumnya sangat besar,” ujarnya.
Lebih jauh, GASI menyingkap munculnya figur eksternal yang diduga mengatur alur penugasan perencanaan. Figur tersebut disebut memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi di tingkat daerah. Jika dugaan ini benar, maka intervensi itu bukan hanya merusak independensi perencana, melainkan juga membuka ruang penyimpangan yang sistematis.
Seorang sumber internal dari salah satu CV yang tercantum dalam paket perencanaan membenarkan adanya praktik tidak wajar.
“Ada dokumen yang datang sudah jadi, tinggal tanda tangan saja. Staf teknis tidak dilibatkan penuh. Bahkan konsultan kadang hanya formalitas,” ungkapnya.
Sumber tersebut juga menyebut adanya arahan dari pihak luar dinas mengenai siapa yang harus mengerjakan paket perencanaan tertentu, memperkuat dugaan adanya kendali terselubung dalam proses penunjukan.
GASI mengeklaim telah mengamankan bukti awal berupa salinan RAB, gambar teknis, kesaksian internal, serta hasil pengecekan lapangan. Dalam waktu dekat, mereka akan melaporkan temuan tersebut kepada Ombudsman RI untuk meminta investigasi menyeluruh.
Rifa’i menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera turun tangan.
“Pemkab Sampang wajib melakukan pemeriksaan internal. Pola seperti ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga merusak kualitas pembangunan pendidikan,” ujarnya.(Wir)