Presnews.my.id|Sampang – Dugaan lemahnya pengawasan proyek kembali menyeruak di Kabupaten Sampang. Tim Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menemukan rangkaian pelanggaran serius pada sejumlah pekerjaan APBD, mulai dari material yang diduga tidak sesuai RAB hingga pengawas teknis yang dituding tidak pernah turun ke lapangan.
Hasil pemantauan GASI di berbagai titik memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak proyek tidak memasang papan nama pekerjaan sebagai bentuk transparansi publik. Lebih jauh, ditemukan penggunaan material – khususnya besi – yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), bangunan yang tidak mengikuti gambar teknis, serta pelaksanaan yang mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pola temuan berulang ini menguatkan dugaan bahwa fungsi pengawasan teknis di lapangan melemah. Pengawas dan konsultan proyek dituding hanya hadir secara formalitas, sekadar mengambil dokumentasi tanpa benar-benar memahami atau menjalankan tugas pengawasan.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk nyata dari mandulnya pengawasan terhadap proyek publik.
“Kami melihat banyak pekerjaan APBD yang dikerjakan tanpa kontrol sama sekali. Tidak ada papan nama, material tidak sesuai, pekerjaan melenceng dari gambar, dan aspek K3 diabaikan. Dugaan kami, pengawas teknis tidak pernah turun ke lapangan,” tegas Achmad Rifa’i.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa akar persoalan bukan terletak pada besar kecilnya anggaran proyek, tetapi pada tanggung jawab moral dan hukum dalam menggunakan uang publik.
“Ini bukan soal pagu besar atau kecil – tetapi soal tanggung jawab. APBD itu uang rakyat. Jika pengawasan tidak berjalan, kualitas bangunan pasti dipertanyakan,” ujarnya.
Temuan GASI semakin kuat dengan keterangan seorang pekerja yang ditemui di lokasi. Ia mengaku bekerja hanya berdasarkan arahan pelaksana proyek.
“Saya cuma ikut perintah pelaksana, Mas. Pengawas belum pernah datang ke lokasi,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, GASI menilai situasi ini berbahaya karena membuka ruang penyimpangan spesifikasi, rekayasa volume, hingga penurunan mutu bangunan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
GASI mendesak pemerintah daerah agar tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap pengawas dan konsultan yang diduga tidak menjalankan tugasnya.
“Semua proyek APBD wajib diawasi ketat. Kalau ada pelaksana yang bekerja tanpa kontrol, itu harus segera dibenahi. Kami akan mengumpulkan bukti tambahan dan siap melaporkan secara resmi jika pola pembiaran ini terus terjadi,” pungkas Achmad Rifa’i.(Tim R)