Presnews.my.id|Sampang – Di tengah gembar-gembor pemerintah daerah soal peningkatan kualitas sarana pendidikan, sebuah proyek rehabilitasi toilet di SDN Kamuning 3 Kecamatan Sampang justru memunculkan aroma tak sedap.
Proyek senilai hampir Rp 200 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang itu kini disorot karena diduga asal dikerjakan dan minim transparansi.
Pantauan tim media di lokasi menemukan fakta mencolok: tak ada papan informasi proyek. Tidak tercantum nama kegiatan, sumber dana, nilai kontrak, atau pelaksana pekerjaan. Padahal aturan soal transparansi proyek pemerintah sudah tegas: setiap kegiatan yang menggunakan uang negara wajib memasang papan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021.
Tanpa papan proyek, masyarakat kehilangan hak untuk tahu, sementara pelaksana bebas bekerja tanpa pengawasan publik. “Kalau dikerjakan diam-diam begini, siapa yang bisa tahu berapa nilainya dan siapa yang kerjakan?” ujar salah seorang warga sekitar dengan nada kesal.
Namun bukan hanya soal transparansi. Tim di lapangan juga menemukan indikasi kuat penggunaan material di bawah standar teknis, di antaranya:
1. Besi cor berdiameter kecil dan renggang, berpotensi melemahkan struktur beton.
2. Pasir gelap menggumpal, diduga tercampur tanah atau lumpur.
3. Koral kotor dan tak seragam, menurunkan kualitas beton.
4. Bekisting dari bambu seadanya, tanpa pengikat kuat dan tidak presisi.
Dari sejumlah temuan tersebut, para pekerja di lokasi mengaku hanya “menjalankan perintah” dan enggan banyak bicara soal siapa penanggung jawab proyek. “Kami hanya kerja sesuai suruhan,” kata salah satu pekerja singkat.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap mutu dan daya tahan bangunan. Ironisnya, proyek ini seharusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki fasilitas sanitasi sekolah dasar — sarana vital bagi ratusan siswa setiap harinya.
Tim media mencoba meminta klarifikasi kepada Kabid Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Sampang, Jundi, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tak kunjung memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi lewat WhatsApp dan panggilan telepon dibiarkan tanpa respons.
Sikap diam dinas kian memperkuat dugaan bahwa pengawasan terhadap proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Sampang longgar dan tak transparan. “Bungkamnya pejabat bisa jadi sinyal ada yang tidak beres,” ujar seorang sumber internal di lingkungan Pemkab Sampang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Publik kini menuntut penelusuran serius dari Inspektorat dan aparat penegak hukum. Audit teknis perlu dilakukan untuk memastikan apakah proyek ini dijalankan sesuai aturan dan spesifikasi atau justru menjadi ladang bancakan anggaran.
“Kalau bahannya saja sudah jelek, nanti cepat rusak. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” keluh warga sekitar.
Proyek-proyek pendidikan semestinya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab — bukan sekadar formalitas serapan anggaran. Transparansi, kualitas, dan pengawasan publik adalah tiga hal yang wajib berjalan beriringan. Tanpa itu semua, rehabilitasi fasilitas sekolah hanyalah pembangunan semu: berdiri megah di atas fondasi rapuh — secara fisik maupun moral.(Wir)