Presnews.my.id|Sampang – Proyek revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sampang di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kabupaten Sampang, kini menjadi buah bibir publik. Anggaran sebesar Rp239 juta yang bersumber dari APBN melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Proyek yang semestinya menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus itu justru menyisakan tanda tanya besar. Sekilas bangunan tampak lebih rapi dengan lapisan cat baru, namun di balik tampilannya, muncul dugaan kuat bahwa proyek ini hanya kosmetik semata.
Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menjadi pihak yang paling vokal menyoroti kejanggalan tersebut. Sekjen GASI, BBG, menilai hasil rehabilitasi jauh dari nilai proyek yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Kami turun langsung ke lokasi. Tidak ada perubahan signifikan. Hanya atap diganti, plafon baru, lantai keramik, dan cat dinding. Untuk dana Rp239 juta, hasilnya sangat tidak masuk akal,” tegas BBG, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, sejumlah material yang digunakan pun tidak memenuhi standar.
“Pasirnya kualitas rendah, plafonnya cuma pakai kayu osok. Kami menduga kuat ada praktik kongkalikong antara pihak sekolah dan perencana proyek. Semua seolah disembunyikan dari pantauan publik,” ujarnya tajam.
Lebih mencurigakan lagi, sejak proyek ini disorot, kepala sekolah SLB Negeri Sampang mendadak sulit ditemui. GASI mengaku telah beberapa kali mendatangi sekolah, namun sang kepala sekolah selalu “tidak ada di tempat.”
“Kami sudah datang berkali-kali, tapi alasannya selalu sama — kepala sekolah sedang keluar. Kami hubungi lewat telepon pun tidak pernah diangkat. Sikap seperti ini jelas mengundang kecurigaan,” lanjut BBG.
Kondisi serupa dialami kalangan jurnalis. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon maupun kunjungan langsung tak membuahkan hasil.
“Kami hanya ingin mendengar penjelasan resmi, bukan menghakimi. Tapi justru menghindar. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?” ujar seorang jurnalis lokal yang turut memantau kasus ini.
Proyek yang mestinya menjadi simbol keberpihakan negara pada pendidikan anak disabilitas, kini justru mencerminkan buramnya tata kelola anggaran di sektor pendidikan daerah.
“Jika kepala sekolah saja sulit ditemui untuk dimintai klarifikasi, bagaimana publik bisa yakin bahwa uang negara benar-benar digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab?” pungkas BBG.(TimR)