Presnews.my.id|Sampang – Proyek peningkatan struktur jalan Labuhan–Bundah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp 2.985.592.939,25, kembali menjadi sorotan publik. Ironisnya, alih-alih memberi klarifikasi, Kepala Dinas PUPR Sampang, Muhammad Ziz, dan Kabid Bina Marga, Amirul, justru kompak bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan teknis di lapangan.
Proyek yang digarap oleh CV Ardan Karya, beralamat di Jl. Selong Permai 2A No. 1, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, ini merupakan bagian dari program strategis peningkatan infrastruktur jalan kabupaten. Namun, hasil pantauan media menunjukkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Ditemukan bahwa besi wiremesh tidak diposisikan sesuai standar konstruksi. Alih-alih terangkat di tengah struktur beton, wiremesh justru langsung dicor menempel pada plastik di dasar coran. Kondisi ini membuat fungsi wiremesh sebagai tulangan tidak maksimal dan berpotensi menurunkan kekuatan serta daya tahan jalan.
Lebih parah lagi, sebagian wiremesh terlihat berkarat — menandakan mutu material yang patut diragukan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya kelalaian serius dalam pengawasan teknis maupun perencanaan proyek.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi dan kelayakan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak. “Kalau anggaran hampir Rp 3 miliar tapi cuma pakai wiremesh M6, patut dipertanyakan apakah perencanaannya sudah sesuai standar,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Pemerhati kebijakan publik, Roif Fitrianto, ST, menilai sikap diam para pejabat PUPR sangat disayangkan. Ia menegaskan, pejabat publik seharusnya berani memberi penjelasan, karena proyek ini dibiayai dari uang rakyat.
“Kalau Kadis dan Kabid PUPR memilih bungkam di tengah temuan teknis seperti ini, wajar publik curiga. Ini proyek miliaran, bukan proyek kecil,” tegas Roif, Jumat (10/10).
Roif menilai sikap bungkam justru menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral pejabat teknis.
“Diam bukan jawaban, bungkam bukan bukti profesional. Ini sinyal lemahnya tanggung jawab publik. Kalau cara kerja seperti ini dibiarkan, jangan heran kalau proyek cepat rusak,” ujarnya menambahkan.
Ia juga mengingatkan, bila tidak ada langkah tegas dan transparansi, pihaknya siap melaporkan proyek tersebut ke aparat penegak hukum agar diusut tuntas.
“Ini bukan sekadar kritik. Ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan dorong pelaporan resmi,” tandasnya.
Roif pun meminta Bupati Sampang untuk turun tangan dan menilai kinerja bawahannya.
“Bupati jangan tutup mata. Kalau ingin pembangunan berjalan benar, kepala dinas dan pejabat teknis harus diawasi ketat. Jangan biarkan mereka bekerja semaunya tanpa transparansi,” ujarnya.
Menurutnya, kemajuan pembangunan tidak akan tercapai jika pejabat hanya piawai mengelola anggaran tetapi abai terhadap mutu dan akuntabilitas pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi media kepada Muhammad Ziz dan Amirul melalui sambungan telepon belum mendapatkan respons.(Wir)