“Proyek Dana Desa Mangkrak di Jrengik, DPD BIN Jatim Soroti Camat dan Kinerja PJ Kades”

“Proyek Dana Desa Mangkrak di Jrengik, DPD BIN Jatim Soroti Camat dan Kinerja PJ Kades”

Kamis, 09 Oktober 2025, Oktober 09, 2025

 


Presnews.my.id|Sampang – Proyek Dana Desa (DD) di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang terbengkalai sejak beberapa bulan lalu, kini menjadi sorotan publik. Dugaan akal-akalan dengan menjadikan banjir sebagai alasan keterlambatan kian mencuat setelah fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah mangkrak jauh sebelum banjir terjadi.


Berdasarkan keterangan sejumlah warga, pekerjaan proyek tahap pertama itu sudah tidak berjalan sejak Agustus 2025. “Jauh sebelum banjir, proyek itu memang tidak dikerjakan. Material yang tampak hanya pasir, itu pun sedikit,” ujar salah satu warga setempat.


Ironisnya, Camat Jrengik memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi apapun terkait proyek yang sempat viral tersebut. Ketua DPD Barisan Independen Nusantara (BIN) Jawa Timur pun angkat bicara.


“Kalau banjir dijadikan alasan, lalu ke mana anggaran yang sudah dicairkan? Fakta di lapangan jelas, proyek sudah mangkrak lama sebelum ada bencana,” tegas Ketua DPD BIN Jatim, Kamis (9/10/2025).


Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam penggunaan dana desa tersebut. “Jangan-jangan dana desa ini dijadikan bancakan, lalu disiasati melalui musyawarah desa (Musdes) agar terkesan tertunda secara legal,” ujarnya tajam.


DPD BIN Jatim mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pihak kecamatan, agar tidak diam. Menurutnya, sikap bungkam hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ra Mahfud tidak transparan dalam pengawasan anggaran desa.


Ketua DPD BIN Jatim juga menyayangkan lambannya penyelesaian proyek yang justru sangat dibutuhkan warga. “Sekarang cuaca cerah, tidak ada alasan proyek tidak dilanjutkan—kecuali uangnya sudah habis,” sindirnya.


Ia pun menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PJ Kades dan perangkatnya. “Kalau sudah jelas ada indikasi kesengajaan, jangan justru dilindungi. Lakukan evaluasi total agar desa tidak terus-menerus jadi bancakan,” pungkasnya.(Wir/Coyy) 

TerPopuler