Rp2,37 Triliun Dana Pendidikan Jatim Disorot, LSM RATU Minta Dibuka Terang
Presnews.my.id|SURABAYA – Dana pendidikan Jawa Timur senilai Rp2,37 triliun menjadi sasaran sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU). Senin (6/10/2026), massa yang dipimpin Ketua Umum Saiful Iskak menggelar aksi maraton di tiga titik kekuasaan Jatim: Mapolda Jatim, Kejati Jatim, dan Gedung Negara Grahadi.
LSM RATU mendesak aparat penegak hukum membongkar secara transparan pengelolaan BOSP Reguler Rp2,33 triliun dan BOSP Kinerja Rp39,16 miliar yang dialokasikan untuk ribuan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur.
“Anggaran sebesar ini jangan hanya selesai di atas kertas. Kami meminta Polda dan Kejati menelusuri penggunaan, pertanggungjawaban, hingga aliran dananya,” tegas Saiful.
Menurut LSM RATU, anggaran tersebut mencakup 787 sekolah negeri dengan 715.634 siswa serta 3.209 sekolah swasta dengan 629.176 siswa.
Sorotan semakin tajam karena LSM RATU mempertanyakan minimnya keterbukaan realisasi penggunaan BOSP di tingkat sekolah. Mereka meminta aparat memeriksa apakah mekanisme pengadaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah berjalan sesuai aturan.
“Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran harus bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik Cabdindik maupun Kepala Dinas,” ujar Saiful.
Tak hanya BOSP, LSM RATU juga menyoroti dugaan penarikan sumbangan kepada wali murid hingga jutaan rupiah.
Saiful menduga terdapat praktik yang perlu ditelusuri lebih dalam apabila sumbangan yang seharusnya sukarela justru menjadi kewajiban atau ditentukan nominalnya.
“Kalau disebut sumbangan tetapi wali murid merasa wajib membayar dengan nominal tertentu, ini harus diperiksa. Jangan sampai pendidikan gratis justru melahirkan beban baru bagi orang tua siswa,” tegasnya.
LSM RATU meminta aparat menguji seluruh dugaan tersebut berdasarkan bukti, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian keuangan negara apabila memang ditemukan unsur pidana.
Di Gedung Negara Grahadi, tuntutan diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. LSM RATU mendesak Gubernur Jatim mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan, bahkan meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim dicopot apabila terbukti gagal melakukan pengawasan.
Bagi LSM RATU, nilai Rp2,37 triliun bukan angka kecil. Setiap rupiah dana pendidikan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami meminta aparat membuktikan: uang sebesar Rp2,37 triliun itu digunakan untuk apa, siapa yang mengelola, dan apakah semuanya benar-benar sesuai aturan,” tandas Saiful.
Hingga berita ini diterbitkan, Polda Jatim, Kejati Jatim, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan dan dugaan yang disampaikan LSM RATU.
Pihak-pihak yang disebut memiliki hak memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.
(Red)
