Dua Kasus TPPO Terbongkar, Alarm Keras bagi Pengawasan Pemkab Sampang

Dua Kasus TPPO Terbongkar, Alarm Keras bagi Pengawasan Pemkab Sampang

Sabtu, 21 November 2026, November 21, 2026

 Dua Kasus TPPO Terbongkar, Alarm Keras bagi Pengawasan Pemkab Sampang



Presnews.my.id|SAMPANG – Dua kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terungkap dalam kurun waktu sepekan di Kabupaten Sampang. Pengungkapan yang dilakukan jajaran Polres Sampang ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, tetapi sekaligus membuka pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan langkah pencegahan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.


Ketika aparat kepolisian berhasil mengungkap dugaan praktik perdagangan manusia, satu pertanyaan mendasar justru mengemuka: sejauh mana pemerintah daerah hadir melakukan pengawasan sebelum dugaan kejahatan tersebut terungkap dan memunculkan korban?


Dua perkara yang menyeret lingkungan rumah kos itu disampaikan dalam konferensi pers Polres Sampang, Jumat (20/11/2026), dipimpin Kapolres Sampang AKBP Anang Herdiyanto, S.I.K. Dalam perkara tersebut, CH dan E disebut sebagai tersangka, sementara RS dan L disebut sebagai korban.


Rentang waktu pengungkapan yang berdekatan semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sampang. Sebab, persoalan TPPO bukan kejahatan biasa. Di balik praktik tersebut terdapat ancaman eksploitasi, perampasan hak, dan masa depan manusia yang dapat menjadi korban iming-iming pekerjaan maupun janji kehidupan yang lebih baik.


Namun, persoalan ini tidak cukup berhenti pada keberhasilan polisi mengungkap perkara dan mengamankan para tersangka. Publik juga berhak mempertanyakan bagaimana sistem pencegahan berjalan, apakah pendataan rumah kos telah dilakukan, serta seberapa efektif pengawasan pemerintah terhadap potensi kerawanan di lingkungan masyarakat.


Aktivis Sampang, Huzairi, melontarkan peringatan keras. Ia meminta pemerintah daerah tidak memandang dua pengungkapan dugaan TPPO tersebut sebagai peristiwa biasa. Menurutnya, Sampang jangan sampai menjadi wilayah yang dimanfaatkan sebagai tempat berkembangnya praktik perdagangan orang.


“Marak dalam sepekan dua kasus TPPO, jangan sampai Kabupaten Sampang menjadi sarang, dan jangan biarkan perdagangan manusia bebas berkeliaran,” tegasnya.


Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap pola pengawasan pemerintah daerah. Sebab, penanganan kejahatan memang menjadi ranah aparat penegak hukum, tetapi pencegahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kehadiran pemerintah hingga tingkat paling bawah.


Huzairi juga menyoroti pentingnya pendataan pemilik usaha rumah kos serta pengawasan administrasi penghuni. Ia menilai Satpol PP Sampang harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap usaha rumah kos yang beroperasi di wilayah tersebut.


“Seharusnya Pemkab, khususnya Satpol PP, mendata setiap pemilik usaha kos-kosan. Kalau ada yang ngekos dari luar Kabupaten Sampang, ada apa kok ngekos di sini dan harus ditanya mau kerja di mana, biar tidak ada lagi kasus TPPO,” tambahnya.


Desakan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai pernyataan aktivis. Pemkab Sampang perlu menjawabnya dengan langkah konkret, mulai dari pendataan pemilik rumah kos, penertiban administrasi sesuai ketentuan, hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan apabila ditemukan indikasi eksploitasi manusia.


Tentu, pengawasan harus dilakukan secara proporsional dan tidak menjadikan asal daerah seseorang sebagai dasar kecurigaan. Yang harus diawasi adalah kepatuhan terhadap aturan serta indikasi aktivitas yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.


Kini, perhatian publik mengarah kepada Satpol PP Kabupaten Sampang. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah, institusi ini dituntut menunjukkan sejauh mana fungsi pengawasannya berjalan di lapangan.


Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: berapa jumlah rumah kos yang sudah terdata? Seberapa rutin pengawasan dilakukan? Apakah terdapat pemetaan wilayah yang berpotensi rawan penyalahgunaan rumah kos? Bagaimana mekanisme koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, dan instansi terkait?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa Satpol PP terlibat dalam perkara TPPO. Ini merupakan tuntutan transparansi atas fungsi pengawasan publik yang memang harus dapat dipertanggungjawabkan.


Satpol PP memang bukan penyidik TPPO. Namun, keterbatasan kewenangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk pasif terhadap persoalan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketika muncul indikasi pelanggaran, koordinasi dan pelaporan kepada aparat berwenang menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.


Sorotan berikutnya tertuju kepada Bupati Sampang. Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai tugas dan fungsinya, termasuk dalam membangun sistem perlindungan masyarakat.


Dua pengungkapan dugaan TPPO dalam sepekan semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya meminta laporan administratif, melainkan memastikan apakah program pencegahan benar-benar berjalan dan menyentuh lingkungan masyarakat.


Bupati perlu meminta Satpol PP membuka data pendataan rumah kos, agenda pengawasan, hasil patroli, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Jika sistem pengawasan sudah berjalan, tunjukkan hasilnya kepada publik. Jika masih terdapat kekurangan, jangan ragu melakukan pembenahan.


Lebih jauh, persoalan TPPO tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3A, Satpol PP, kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan harus membangun koordinasi yang terukur.


Disnaker perlu memperkuat edukasi mengenai tawaran pekerjaan yang berisiko. Dinas Sosial dan DP3A harus memastikan perlindungan serta pendampingan terhadap korban. Sementara pemerintah desa dan kelurahan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap indikasi perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan.


Jangan sampai masing-masing OPD merasa telah menjalankan tugas hanya karena program dan laporan kegiatan tersedia. Dalam persoalan perlindungan manusia, ukuran keberhasilan bukan banyaknya agenda rapat, melainkan seberapa efektif masyarakat terlindungi dari ancaman eksploitasi.


Dua kasus dalam sepekan sudah cukup menjadi peringatan keras. Pemerintah daerah tidak boleh menunggu pengungkapan berikutnya untuk mulai membenahi sistem pengawasan.


Jangan menunggu muncul korban ketiga, keempat, atau kasus berikutnya baru dilakukan evaluasi. Pencegahan seharusnya berjalan sebelum aparat kepolisian menerima laporan, bukan baru bergerak setelah dugaan tindak pidana terungkap.


Publik kini menunggu langkah nyata Bupati Sampang. Bukan sekadar imbauan, bukan pula janji peningkatan pengawasan, melainkan tindakan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.


Jika pengawasan rumah kos telah berjalan, mana datanya? Jika koordinasi lintas OPD sudah dilakukan, apa hasil konkretnya? Dan jika masih ada celah pengawasan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pembenahan?


Pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.


Polres Sampang telah menunjukkan langkah penegakan hukum melalui pengungkapan dua perkara dugaan TPPO. Kini, tantangannya berada pada bagaimana pemerintah daerah membangun benteng pencegahan agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ancaman perdagangan manusia.


Sampang bukan tempat bagi praktik eksploitasi manusia. Jangan sampai pemerintah baru terlihat sibuk setelah polisi mengungkap perkara, sementara upaya pencegahan justru luput dari perhatian. (Wir) 

TerPopuler