Jakarta – Organisasi aktivis 98 yang tergabung dalam Poros 98 mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, dalam diskusi terbuka bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta.
Menurut Bilung, program Makan Bergizi Gratis yang saat ini dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara matang.
Ia menilai program tersebut memiliki sejumlah kelemahan, mulai dari landasan hukum yang dinilai belum kuat karena hanya berbasis peraturan presiden, hingga potensi duplikasi dengan berbagai program gizi yang sebelumnya sudah ada.
Bilung juga menyoroti besarnya anggaran program tersebut yang menurutnya berisiko menimbulkan penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang transparan.
“Masalah gizi di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan dengan program makan siang di sekolah. Negara seharusnya lebih fokus pada subsidi gizi keluarga miskin, perbaikan sanitasi, program ibu hamil, serta edukasi gizi masyarakat,” ujar Bilung.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembubaran Badan Gizi Nasional jika dinilai tidak efektif dalam menjalankan program tersebut.
Selain itu, Bilung menyoroti sejumlah laporan dugaan kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah terkait pelaksanaan program MBG. Ia meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan kepada publik.
POROS 98 juga berencana menggelar aksi massa untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.