.png)
Presnews.my.id|Sampang – Polemik dugaan pelanggaran dalam penyaluran Menu Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Sampang terus menuai kritik. Setelah muncul laporan terkait pengurangan porsi hingga ditemukannya telur dan buah yang tidak layak konsumsi, kini desakan agar ada tindakan tegas semakin menguat.
Pengamat kebijakan publik di Sampang, yang enggan disebut namanya, menyebut persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, jika benar terjadi penyimpangan oleh oknum SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), maka harus ada sanksi tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap siswa-siswi penerima manfaat.
“Pemerintah daerah tidak boleh ragu. Kalau ada pelanggaran, tindak. Jangan sampai anak-anak yang menjadi korban hanya karena ulah oknum yang ingin meraup keuntungan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kewenangan dan ketegasan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan program. Menurutnya, lembaga tersebut harus menunjukkan wibawa dalam menjaga standar mutu dan keamanan pangan.
“Kalau BGN tidak bisa memberi sanksi kepada SPPG nakal, lebih baik ganti nama saja dari Badan Gizi Nasional menjadi badan gizi gratis. Karena esensinya bukan lagi soal kualitas dan standar nasional, tapi sekadar bagi-bagi makanan tanpa kontrol,” sindirnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Karena itu, integritas dan pengawasan tidak boleh longgar.
“Program strategis presiden jangan sampai dirusak oleh oknum. Kalau tidak ada ketegasan, publik akan kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.
Masyarakat pun kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan BGN, apakah akan melakukan evaluasi menyeluruh serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran, atau justru membiarkan polemik ini terus bergulir.(Wir)