Presnews.my.id|Sampang – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L KPK) Madura, H. Suja'i, mengecam keras tindakan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang yang membentak wartawan ketika dimintai klarifikasi soal anggaran makan-minum (mamin) warga binaan.
Suja'i menyayangkan sikap arogan Karutan Sampang yang justru terkesan menghalangi kerja pers, padahal wartawan hanya menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kita tahu bersama, kebebasan pers dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999. Seorang pejabat publik seharusnya santun dan transparan, bukan menunjukkan arogansi. Apa yang dilakukan Karutan jelas mencoreng wibawa institusi,” tegas Suja’i, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, sikap kasar Karutan semakin menimbulkan tanda tanya besar.
“Kenapa enggan membuka informasi publik? Apa yang disembunyikan di balik pengelolaan anggaran mamin?,” sindirnya.
Menurut Suja’i, masalah ini jelas menunjukkan minimnya transparansi di Rutan Sampang. Padahal, dana publik wajib dikelola secara terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan, termasuk Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sebelumnya, sejumlah keluarga warga binaan mengeluhkan buruknya kualitas makanan di rutan. Beras kerap basi, lauk seadanya, bahkan ada yang tidak layak konsumsi. Padahal, anggaran mamin untuk tiap warga binaan sudah ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp20.000–Rp25.000 per hari. Dengan ratusan penghuni, total dana yang digelontorkan tiap bulan jelas tidak sedikit.
Namun fakta di lapangan jauh dari standar. Alih-alih terjamin, jatah makan kerap tidak sepadan. Dugaan kuat pun muncul: ada kebocoran anggaran.
Upaya wartawan untuk meminta klarifikasi justru berujung bentakan.
“Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak saya di sini masih baru. Dan kamu jangan mengada-ada,” bentak Karutan Kamesworo melalui sambungan WhatsApp, Rabu (3/9/2025).
Sikap arogan ini dinilai tidak hanya mempermalukan lembaga, tetapi juga menambah kecurigaan publik. Jika memang tidak ada masalah, mengapa memilih marah-marah ketimbang transparan?
“Kami menanyakan sesuai kode etik jurnalistik. Karutan justru menuding kami mengada-ada. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut memberi data?,” ujar salah satu wartawan di Sampang.
Kalangan pers menilai tindakan Kamesworo adalah bentuk arogansi pejabat publik yang lupa pada tanggung jawabnya. Konfirmasi media sejatinya adalah jembatan bagi publik untuk mengetahui ke mana uang negara dialirkan.
“Jurnalis bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau pejabat alergi dikonfirmasi, itu tanda bahaya,” tegas perwakilan organisasi wartawan di Sampang.
Praktik serupa bukan kali pertama terjadi. Laporan Ombudsman maupun LSM sebelumnya juga menyoroti lemahnya pengawasan anggaran mamin di sejumlah rutan dan lapas. Polanya serupa: anggaran besar, kualitas minim. Akibatnya, warga binaan hanya menerima sisa dari uang rakyat yang semestinya mereka nikmati secara layak.
Hingga berita ini diturunkan, Rutan Sampang di bawah pimpinan Kamesworo masih bungkam. Tidak ada penjelasan resmi soal standar kualitas makanan, mekanisme pengadaan, maupun pihak ketiga yang menjadi penyedia.
Diamnya lembaga ini justru memperkuat dugaan publik: ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
Kini, sorotan publik tidak hanya soal nasi basi di piring warga binaan, tetapi juga soal integritas seorang pejabat negara yang lebih memilih membentak wartawan daripada membuka data.
Pertanyaan masyarakat sederhana: apakah anggaran makan warga binaan benar-benar masuk ke dapur, atau berhenti di meja pejabat?(Wir)