Gambar ini di ambil dari potongan video yang beredar di tiktok
Presnews.my.id|Sampang – Polemik distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Batuporo Timur 1 kian menggelinding dan memasuki babak serius. Setelah sekolah tersebut disorot karena diduga tidak memiliki peserta didik aktif, kini muncul dugaan lebih berat: data siswa ganda antara sekolah dasar negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di desa yang sama.
Situasi ini menyeret SPPG Shavina Shavira, selaku penyedia MBG di wilayah tersebut, ke pusaran sorotan publik. Informasi yang beredar menyebutkan, sebagian siswa yang tercatat sebagai penerima MBG di SDN Batuporo Timur 1 diduga juga terdata sebagai siswa aktif di MI, Jumat (23/1/2026).
Upaya klarifikasi sempat dilakukan SPPG melalui unggahan video di akun TikTok @sppg.shavina_shavira pada Kamis (22/1). Dalam video tersebut, SPPG berusaha menunjukkan keberadaan siswa yang diklaim sebagai peserta didik SDN Batuporo Timur 1, sekaligus membantah anggapan bahwa sekolah tersebut kosong.
Namun, klarifikasi itu justru menuai kritik tajam. Aktivis asal Sampang, Zai, menilai video tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan validitas data siswa.
“Kalau dilihat dari seragamnya, itu bukan atribut sekolah negeri. Itu ciri khas MI. Jadi klaim bahwa mereka siswa SDN masih sangat perlu diverifikasi,” tegas Zai.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipersempit hanya pada teknis distribusi MBG. Menurutnya, ada potensi ketidaksinkronan serius antara data Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Kementerian Agama.
“Jangan sampai ada saling klaim antara Disdik dan Kemenag. Kalau benar ada data ganda, ini persoalan besar. Program negara bisa salah sasaran karena sistem pendataan amburadul,” ujarnya.
Zai menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka distribusi MBG oleh SPPG berpotensi tidak tepat sasaran dan berisiko merugikan keuangan negara. Ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan penghentian sementara distribusi, hingga kejelasan status data siswa benar-benar diperoleh.
“Kalau datanya ganda, distribusi harus dihentikan dulu. Ini uang negara dan hak anak-anak, tidak boleh main-main,” katanya.
Di sisi lain, mencuat pula persoalan masa depan SDN Batuporo Timur 1. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebagian besar orang tua lebih memilih menyekolahkan anak mereka di MI. Bahkan muncul pola kehadiran janggal, di mana siswa mengikuti kegiatan belajar di MI pada hari Senin hingga Kamis dan Sabtu, sementara secara administratif tercatat sebagai siswa SDN hanya pada hari Jumat.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keabsahan status siswa, efektivitas pendataan lintas lembaga, serta akurasi penentuan penerima manfaat MBG. Padahal, dalam skema program nasional, validasi data merupakan kunci utama untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, SPPG Shavina Shavira, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, maupun Kementerian Agama Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan data ganda tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini menegaskan bahwa persoalan MBG di daerah bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan soal integritas data pendidikan lintas lembaga. Ketika data tak sinkron, program sosial berisiko kehilangan sasaran, sementara anggaran negara terus berjalan tanpa kepastian. (Tim)