Presnews.my.id|Sampang – Proyek Revitalisasi UPTD SDN Pangarengan 3, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp813.769.324, kini menuai sorotan tajam dari publik.
Pantauan di lapangan mengungkapkan banyak kejanggalan teknis yang mencolok. Tulangan besi tampak berkarat, dipasang asal-asalan, sambungan tidak sesuai standar, serta jarak sengkang tidak memenuhi spesifikasi. Lebih parah lagi, kerangka tulangan dibiarkan menempel langsung pada lantai tanpa spacer, sehingga cover beton rawan gagal dan berpotensi membahayakan struktur bangunan.
Temuan lain menunjukkan, bagian bangunan lama yang mengalami korosi tidak dibongkar (didodol) sebagaimana mestinya. Padahal, menurut kaidah konstruksi, bagian yang rusak wajib dibongkar total agar revitalisasi tidak sekadar menjadi tambal sulam, tetapi benar-benar memperpanjang umur bangunan.
Lebih mencurigakan lagi, tidak terlihat adanya pekerjaan peninggian gedung maupun perbaikan pondasi, padahal kedua aspek tersebut sangat krusial dalam proyek revitalisasi sekolah. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan tanpa memperhatikan standar teknis dan keselamatan.
Kuat dugaan, proyek ini hanya dijadikan “syarat seremonial” penyerapan anggaran, dengan indikasi korupsi yang kian mencolok. Dana ratusan juta rupiah terancam sia-sia, sementara kualitas pekerjaan jauh dari layak. Bila kondisi ini terus dibiarkan, proyek tersebut patut dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi, Nasir, yang disebut-sebut sebagai pelaksana proyek, menolak bertanggung jawab dan malah mengalihkan urusan kepada Plt Kepala Sekolah SDN Pangarengan 3, Hikmat. Namun, nomor WhatsApp yang bersangkutan tidak aktif. Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun pengawas teknis belum memberikan keterangan resmi.
Masyarakat menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tidak boleh tutup mata. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan, bukan ladang bancakan anggaran.(Wir)