Presnews.my.id|Sampang – Dugaan manipulasi perencanaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang semakin menguat. LSM LASBANDRA menemukan fakta mencolok: dokumen perencanaan Paket 1 dan Paket 2 nyaris kembar identik, meski dikerjakan oleh dua CV berbeda.
Dalam pemeriksaannya, LASBANDRA mendapati bahwa uraian teknis, rincian pekerjaan, hingga susunan pembahasan kedua dokumen sama persis. Perbedaan hanya terdapat pada nama perusahaan penyusun. Temuan ini dinilai sangat tidak wajar dan membuka dugaan adanya permainan sistematis dalam tahapan perencanaan.
Sekretaris DPP LASBANDRA, Achmad Rifa’i, menyebut pola tersebut sebagai bentuk pelanggaran integritas perencanaan yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Perencanaan adalah pondasi proyek. Kalau dokumennya cuma copy–paste dan hanya ganti nama CV, berarti prosesnya dipaksakan demi memenuhi pesanan pihak tertentu. Ini jelas merugikan keuangan negara,” tegasnya, Kamis.
Rifa’i juga menegaskan bahwa keseragaman dokumen lintas paket merupakan indikasi kuat bahwa penyusun tidak melakukan kajian lapangan secara benar.
“Setiap paket punya kondisi dan kebutuhan berbeda. Kalau hasilnya sama, itu bukan perencanaan—itu pemalsuan kewajiban administratif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa cacat pada perencanaan hampir pasti berujung pada pekerjaan bermasalah, penyusunan nilai anggaran yang tidak akurat, serta pemborosan dana publik.
“Kalau fondasinya sudah bermasalah, jangan harap hasil akhirnya sempurna. Ini sinyal bahaya,” katanya.
Lebih mencengangkan lagi, seorang kontraktor lokal yang meminta identitasnya disembunyikan mengungkapkan pernyataan yang lebih tajam.
“Kalau memang copy–paste, ya mau apa? Siapa yang berani lapor? APH mana di Sampang yang berani sentuh Dishub sekarang? Bupati Sampang masih H. Slamet Junaidi. Ingat itu,” ujarnya santai, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan pedas tersebut memunculkan pertanyaan besar:
Apakah aparat penegak hukum benar-benar tidak berani?
Atau ada tembok kekuasaan yang melindungi pihak tertentu?
Jika benar demikian, persoalan ini bukan lagi sekadar cacat perencanaan, tetapi menyentuh nyali penegakan hukum itu sendiri.
Hingga berita ini dipublikasikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terkait temuan serius tersebut.(Red)