Presnews.my.id|Sampang– Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas II B Sampang, Kamesworo, A.Md.IP., S.H., M.H., menuai sorotan tajam usai memperlakukan jurnalis dengan sikap arogan. Alih-alih memberikan penjelasan terkait transparansi anggaran makan-minum (mamin) warga binaan, Kamesworo justru membentak wartawan yang hendak melakukan konfirmasi.
Peristiwa tersebut terjadi saat sejumlah jurnalis menanyakan kualitas makanan narapidana yang dikeluhkan keluarga. Namun melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (3/9), Karutan Sampang merespons dengan nada tinggi.
“Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru, dan kamu jangan mengada-ada,” ujarnya dengan nada mencolot.
Sikap itu dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi yang wajib dijunjung pejabat publik. Sejumlah jurnalis mengaku kecewa, sebab pertanyaan yang diajukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sesuai kode etik jurnalistik.
Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Kabupaten Sampang, BBG, mengecam keras tindakan tersebut. Menurutnya, cara Karutan menanggapi pertanyaan wartawan tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi menyalahi aturan keterbukaan anggaran.
“Seorang Karutan yang membentak jurnalis saat dikonfirmasi soal anggaran publik jelas menyalahi prinsip transparansi. Kalau berani, buka data! Jangan bersikap preman terhadap wartawan,” tegas BBG.
BBG bahkan menilai sikap Karutan mencerminkan mental pejabat rapuh di hadapan pertanyaan publik.
“Kalau memang anggaran mamin dikelola bersih, kenapa panik begitu ditanya? Pejabat seperti ini hanya gagah di balik seragam, tapi keropos ketika diminta akuntabilitas. Kalau tidak siap diaudit, sebaiknya mundur dari jabatan,” sindirnya.
Lebih jauh, BBG menegaskan pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman hingga Kementerian Hukum dan HAM.
“Tidak boleh ada pejabat yang semena-mena memakai uang rakyat lalu memperlakukan jurnalis seperti musuh. Ini era keterbukaan, bukan zaman otoriter,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Sampang masih bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi terkait mekanisme anggaran, dan diamnya lembaga justru semakin memperkuat dugaan publik adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.(Wir)