Presnews.my.id/ Sampang – Dugaan praktik monopoli dan pengaturan vendor dalam sistem pengadaan barang dan jasa mencuat di Pemerintah Kabupaten Sampang. Nama Kepala Bidang Barang dan Jasa (Barjas), Samsul, disorot sebagai aktor kunci di balik dugaan manipulasi sistem e-katalog, Rabu (30/7/2025).
Sejumlah penyedia barang dan alat kesehatan untuk puskesmas serta rumah sakit mengaku tidak bisa dipilih (diklik) dalam sistem e-katalog, meski telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif. Penyebabnya, mereka menduga, karena tidak mendapat restu dari Kabid Barjas.
“Kami sudah masuk e-katalog, harga sesuai, spesifikasi sesuai. Tapi tetap tidak bisa diklik oleh pihak puskesmas atau rumah sakit karena, katanya, harus tunggu petunjuk dari Barjas,” ujar seorang perwakilan penyedia, Selasa (22/7).
Dugaan ini mengindikasikan bahwa Kabid Barjas telah bertindak di luar kewenangannya, dengan mencampuri proses pemilihan penyedia yang secara hukum merupakan tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing unit kerja pengguna.
Padahal dalam sistem pengadaan e-katalog nasional, Barjas hanya bertugas sebagai fasilitator administrasi, bukan pengambil keputusan. Namun di lapangan, proses itu diduga disentralisasi secara diam-diam dan terstruktur oleh Barjas.
Vendor yang tidak "disetujui" disebut-sebut otomatis tidak dapat dipilih, kendati telah memenuhi syarat legal dan teknis.
Kondisi makin mencurigakan ketika awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kabid Barjas Samsul, namun nomor WhatsApp jurnalis justru diblokir.
“Tindakan itu mencerminkan sikap anti-transparansi dan dugaan kuat adanya upaya menghindari kontrol publik. Janggal bagi seorang pejabat,” tegas Koordinator Roemah Joeang, Hoiri.
Tokoh masyarakat sekaligus anggota tim Roemah Joeang, Haji Suja’i, menilai kasus ini sebagai bentuk perampasan hak publik dan penghianatan terhadap prinsip pengelolaan anggaran yang adil dan bermoral.
“Kalau ini benar dilakukan secara sistematis, itu bukan lagi pelanggaran teknis—itu kejahatan moral. Rakyat Sampang jangan hanya kebagian remah dari permainan vendor-vendor titipan,” kecamnya.
Sementara itu, Hariansyah dari Roemah Joeang menegaskan bahwa praktik seperti ini mengarah pada monopoli dan kolonialisasi pengadaan oleh segelintir elit birokrasi.
“Kalau vendor dikendalikan secara sepihak, transparansi mati. Dan ketika transparansi mati, korupsi hidup dan tumbuh subur,” ujarnya.
Jika praktik ini terbukti terjadi di seluruh fasilitas kesehatan, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan bentuk abuse of power yang berpotensi menjadi pola baru korupsi: pengaturan vendor oleh oknum birokrat melalui sistem digital yang semestinya bersih.
Berbagai pihak kini mendesak Bupati Sampang, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengaudit seluruh pengadaan di sektor kesehatan yang diduga dikendalikan oleh Kabid Barjas.
“Kalau tidak diusut tuntas, ini bisa jadi bom waktu. Anggaran triliunan rupiah untuk kesehatan bisa jadi bancakan elit pengadaan,” ujar Choy, aktivis Roemah Joeang.
Masyarakat Sampang menuntut proses pengadaan yang adil, bersih, dan transparan—bukan sistem yang dikendalikan dari balik meja oleh oknum. Jika benar Samsul terlibat, publik berhak tahu: siapa yang ditutup aksesnya, dan siapa yang diuntungkan dari permainan ini.(Wir)