Presnews.my.id|Sampang – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang menghadirkan layanan kebencanaan yang inklusif akhirnya dibuktikan secara nyata. Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Kabupaten Sampang — yang menjadi pelopor pertama di Pulau Madura — resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung tegas dan penuh penegasan komitmen di Aula Dinas Tenaga Kerja Sampang, Rabu (10/12/2025).
Pengukuhan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi merupakan langkah strategis Pemkab Sampang untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara, perlindungan yang memadai, dan ruang partisipasi yang nyata dalam seluruh proses penanggulangan bencana. Hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz A Q (mewakili Bupati Sampang), Sekda Sampang Yuliadi Setiawan, Bakorwil IV Pamekasan, perwakilan Program Siap Siaga Jawa Timur (Kerja Sama Pemerintah Australia), pengurus ULD-PB Jawa Timur, perangkat kecamatan, RSUD dr. Mohammad Zyn, serta para relawan Destana dari seluruh kecamatan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz A Q menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan penyandang disabilitas berada pada posisi rentan ketika bencana terjadi.
“Ini adalah komitmen nyata. Kesiapsiagaan bencana adalah kerja kolektif. Penyandang disabilitas harus dilibatkan, diberdayakan, dan diberikan ruang yang setara dalam penanggulangan bencana,” tegas Wabup.
Ia melanjutkan bahwa ULD-PB merupakan langkah struktural dan strategis untuk mengubah pola penanganan kebencanaan di Sampang.
“Penyandang disabilitas tidak boleh hanya menjadi objek perlindungan — mereka harus diberikan akses, fasilitas, dan kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Inilah wajah baru penanggulangan bencana di Sampang,” ujarnya dengan nada menegaskan.
Wabup juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sampang masih memiliki potensi ancaman bencana, terutama banjir, sehingga penguatan kapasitas seluruh unsur menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita tidak boleh lengah. Ancaman itu selalu ada. Karena itu kapasitas dan koordinasi harus diperkuat. Pelatihan ini bukan formalitas — ini penguatan sistem,” tuturnya.
Ia turut menyampaikan pesan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi kepada para anggota ULD-PB yang baru dikukuhkan.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Pemerintah berharap keberadaan ULD-PB semakin dirasakan manfaatnya dan mampu menjalankan tugas secara profesional demi kemajuan Kabupaten Sampang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang, Ahmed Basori, memastikan bahwa BPBD siap mendukung penuh kerja-kerja ULD-PB sebagai garda terdepan layanan kebencanaan inklusif.
“BPBD Sampang tidak boleh setengah-setengah. Layanan kebencanaan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengukuhan ULD-PB ini menjadi tonggak penting dalam memastikan tidak ada warga disabilitas yang terabaikan dalam setiap fase kebencanaan.
“Dengan adanya ULD-PB, kami memastikan tidak ada satu pun penyandang disabilitas yang terlewat dalam fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana,” sambungnya.
Basori juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak.
“Kerja sama dengan ULD-PB Jatim dan Program Siap Siaga bukan sekadar pendukung, tetapi percepatan transformasi layanan. Ini harus menjadi budaya kerja kita ke depan,” ujarnya.
Kegiatan pelatihan ULD-PB akan berlangsung hingga 12 Desember 2025, mencakup penguatan kapasitas, mitigasi berbasis inklusi, simulasi penyelamatan, serta penguatan sistem layanan darurat bagi penyandang disabilitas.
Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan lagi sekadar wacana, tetapi langkah nyata, terukur, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur penanggulangan bencana.(Wir)