“Alarm dari Tanggumong: Program MBG Diduga Distribusikan Makanan Bermasalah”
Presnews.my|Sampang – Program yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi justru memicu tanda tanya besar di lapangan. Dugaan penyaluran makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Tanggumong #004 Yayasan Haqul Yakin Pliyang pada Kamis (16/04) kini mengemuka dan tak lagi bisa dipandang sebelah mata.
Persoalan ini tidak berhenti pada keluhan sporadis. Penelusuran di sejumlah sekolah di Desa Tanggumong dan Kamuning menemukan indikasi serupa: makanan yang diterima diduga tidak dalam kondisi segar, bahkan tercium bau tak sedap saat dibuka.
“Begitu dibuka, langsung tercium baunya,” ujar S, salah satu penerima manfaat kategori B3. Hal senada disampaikan N, yang mengaku enggan mengonsumsi makanan tersebut karena meragukan kualitasnya.
Keanehan juga muncul dari waktu distribusi. Paket makanan justru dikirim sekitar pukul 15.00 WIB, saat aktivitas sekolah telah berakhir. Seorang guru membenarkan hal tersebut. “Dikirimnya sore, padahal siswa sudah pulang,” katanya, Senin (20/04).
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pengabaian standar operasional. Distribusi yang tidak sesuai jadwal—yang seharusnya dilakukan pada pagi hari antara pukul 06.00 hingga 08.00 WIB—berpotensi menyebabkan penurunan kualitas makanan hingga tidak layak konsumsi.
Jika terbukti, temuan ini bisa berimplikasi hukum. Ketentuan dalam Pasal 86 dan Pasal 94 Undang-Undang Pangan, serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk bagi masyarakat.
Hingga saat ini, pengumpulan data dan keterangan saksi masih berlangsung sebagai bagian dari upaya pendalaman sebelum laporan resmi diajukan ke instansi terkait.
Sementara itu, Kepala SPPG Tanggumong #004, Dinda Ayu Alfiyanti Putri, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan singkat dan panggilan telepon.
Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi pelaksanaan program MBG di tingkat teknis. Tanpa pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar, program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berisiko merusak kepercayaan publik.
Dorongan agar Satgas segera turun tangan pun kian menguat. Publik mendesak adanya langkah konkret, tidak hanya untuk menelusuri dugaan yang ada, tetapi juga memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan program, melainkan kesehatan para penerima manfaat. (Wir)