Presnews.my.id|Sampang – Diamnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang kini bukan lagi sekadar masalah etika birokrasi. Diam itu sudah berubah menjadi tamparan telak bagi akal sehat publik. Setelah berulang kali dipanggil, dikirimi surat resmi, hingga ditegur lewat pesan pribadi, Dinkes tetap memilih bungkam. Dan GASI akhirnya meledak: menyebut Dinas Kesehatan Sampang sebagai “macan ompong yang hanya berani mengaum ketika tidak ditanya”. Sabtu (6/12/2025).
Tiga surat resmi dilayangkan. Pesan WA langsung ke Kadinkes dikirim dengan sopan.
Publik menunggu. Dan yang datang? Hanya sunyi. Sunyi yang mencurigakan. Sunyi yang tidak wajar. Sunyi yang makin lama terasa seperti upaya menutup sesuatu.
Sekretaris GASI, Bambang Gunawan, tak lagi menahan kalimatnya. Ia menyebut sikap Dinkes sebagai bentuk pengelakan terang-terangan.
“Kalau semuanya bersih, menjawab itu tidak butuh waktu lima menit. Tapi surat resmi tidak dibalas, WA dibiarkan centang dua. Publik bukan bodoh. Transparansi di Dinkes ini kok seperti barang tabu?” ujarnya dengan nada keras.
Ia menegaskan bahwa DBHCHT bukan celengan gelap yang bebas dimainkan sesuka hati.
Regulasi sudah jelas: Perpres 66/2023, PMK 215/2021, dan PMK 19/2023 memerintahkan keterbukaan total.
“Kami hanya minta penjelasan, bukan minta rahasia negara. Tapi kalau penjelasan saja diperlakukan seperti benda terlarang, wajar publik bertanya: ada apa dengan uang itu? Ada apa dengan proyek itu? Siapa yang mereka lindungi?” tegasnya.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, bahkan lebih tajam. Ia menyebut keheningan Dinkes sebagai “diam yang berbahaya dan tidak bisa ditoleransi”.
“Ini bukan diam administratif. Ini diam yang memberi pesan: jangan bongkar terlalu dalam. Maaf, kami tidak bisa tunduk pada pola itu. Ini uang rakyat. Setiap rupiah harus dijelaskan, bukan disembunyikan,” tegas Rifa’i.
GASI menyebut dokumen yang mereka pegang menunjukkan pagu DBH Cukai sektor kesehatan tahun 2024 mencapai Rp14,5 miliar.
Dana itu digunakan untuk:
Rehabilitasi gedung RSUD Ketapang
Pengadaan alat kesehatan lebih dari Rp2 miliar
Pembayaran iuran JKN bagi 25.000 warga
Namun GASI menilai ada banyak titik gelap yang sengaja tidak dijelaskan oleh Dinkes.
Karena semua saluran resmi—surat, telepon, WA—mentok dan diabaikan, GASI kini mengeluarkan langkah berikutnya: audiensi wajib dengan Dinas Kesehatan.
Audiensi ini bukan pertemuan basa-basi. Ini pemeriksaan terbuka.
Dan Dinkes wajib menjawab tiga pertanyaan yang tidak bisa lagi mereka hindari:
1. Ke mana sesungguhnya mengalir Rp14,5 miliar DBH Cukai?
2. Mengapa pengadaan alkes tidak sesuai dokumen yang beredar?
3. Apa alasan Dinkes Sampang nekat mengabaikan tiga surat resmi?
GASI menegaskan: jika audiensi masih juga diulur atau ditolak, mereka akan membawa persoalan ini ke lembaga pengawas yang lebih tinggi—tempat pejabat tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan “sibuk”.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Sampang masih terkunci dalam kebisuan.Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, bahkan sepatah kata pun tidak keluar.
Dan justru dari keheningan itu, api kecurigaan publik makin menyala.GASI menutup pernyataan mereka dengan kalimat paling keras:
“Pemimpin yang takut menjawab soal anggaran rakyat bukan pemimpin. Itu hanya macan ompong—gagah di spanduk, tapi ketakutan ketika harus mempertanggungjawabkan uang publik.”(Wir)